Sri Mulyani: Dalam Membuat Keputusan, 5 Institusi "Melototin" Kita...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Pasalnya, dalam proses penanganan krisis kesehatan dan krisis perekonomian dan sosial yang disebabkan oleh Covid-19, pemerintah perlu melakukan revisi atas aturan-aturan yang sudah pernah dibuat sebelumnya.

Alasannya, agar jalannya penanggulangan krisis bisa berlangsung cepat dan tidak menimbulkan risiko lebih besar ke depan.

Baca juga: Sri Mulyani: Covid-19 Timbulkan Efek Domino yang Luar Biasa

Bendahara Negara itu pun mengungkapkan, saking hati-hatinya pemerintah dalam membuat terobosan kebijakan di tengah krisis, maka dilibatkan hingga lima institusi dalam proses perumusan, yakni Polri, BPKP, Jaksa Agung, KPK, hingga BPK.

"Sekarang setiap kita mengambil keputusan ada empat sampai lima institusi yang melototin kita, mulai dari kepolisian, kejaksaan, BPKP, LKPP, KPK, kemudian nanti diaudit oleh BPK, dan nanti akan ditanyai oleh DPR," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (29/6/2020).

Sri Mulyani pun mengatakan, kehati-hatian tersebut memang baik agar tidak terjadi moral hazard atau penyimpangan ketika kebijakan tersebut dijalankan.

Ditambah lagi, dalam penanganan pandemi Covid-19, biaya yang digelontorkan pemerintah tak sedikit.

Namun demikian, karena kehati-hatian itu pulalah di sisi lain menyebabkan para pengambil kebijakan cenderung lambat untuk memutuskan sesuatu atau untuk melakukan terobosan.

Baca juga: Sri Mulyani: Serapan Anggaran Kesehatan dalam PEN Sudah 4,68 Persen

"Presiden menegaskan kalau tujuan kita untuk membantu atau mengelola krisis. Ini maka pertanggungjawabannya pada rakyat, tapi itu penyampaian Presiden perlu ditopang dengan berbagai landasan peraturan," jelas Sri Mulyani.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun, meningkat dari rencana sebelumnya sebesar Rp 677 triliun.

Rincian dari jumlah Rp 695,2 triliun tersebut, sebesar Rp 87,55 triliiun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun.

Kemudian, sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

Sri Mulyani pun menjamin bahwa dia dan jajarannya tidak akan melakukan penyimpangan atau mengambil kesempatan atas setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

"Paling tidak saya menjamin, di tingkat saya dan dirjen tidak (melakukan penyimpangan)," ujar dia.

"Biasanya yang berinat baik akan khawatir, tapi kalau memang niatnya maling, akan tetap kerja keras, tapi kalau baik akan sangat hati-hati dan menjadi dilema," ujar Sri Mulyani.