Mitigasi Bank Peserta Gagal Bayar, LPS Siapkan Skenario

Kompas.com - 29/06/2020, 17:48 WIB
Ilustrasi bank Thinkstockphotos.comIlustrasi bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, tidak ada opsi likuidasi untuk bank-bank sistemik yang menerima penempatan dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bila bank tersebut gagal.

Bila bank peserta dalam program PEN ini gagal, mengingat skala dan besarnya peran bank tersebut dalam perekonomian RI, maka penanganannya adalah dengan melakukan penanaman modal sementara.

"Dengan demikian tidak ada unsur terjadinya kerugian bagi uang negara yang ditempatkan di bank tersebut," kata Halim dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (29/6/2020).

Baca juga: LPS: Simpanan Aman, Nasabah Masih Percaya Simpan Uang di Bank Saat Pandemi

Sesuai pasal 12 PP Nomor 23 Tahun 2020, LPS diminta intuk mengutamakan pengembalian dana pemerintah yang ditempatkan pada bank peserta dalam bentuk simpanan, bila bank peserta tersebut harus ditangani oleh LPS.

Dalam konteks ini, sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 maupun dalam konteks penanganan bank sesuai dengan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), LPS dapat melakukan penanganan bank gagal melalui opsi purchase and assumption, bridge bank, dan penempatan modal sementara.

Sebelum mengarah ke sana, lanjut Halim, LPS telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko, salah satunya penempatan dana sejak awal diarahkan kepada bank-bank yang sehat dan kuat.

"Di mana bank-bank ini mengikuti ketentuan UU PPKSK, tidak ada opsi untuk melakukan likuidasi. Dengan demikian LPS wajib melakukan penyelamatannya," papar Halim.

Sementara itu sesuai dengan Perppu Nomor 1/2020 atau UU No. 22 Tahun 2020, LPS dapat melakukan langkah antisipasi dalam bentuk pemeriksaan bersama dengan OJK terhadap kondisi bank tersebut. LPS juga bisa menyiapkan dana bila diperkirakan bank tersebut bakal gagal.

Bila LPS akan mengalami kesulitan likuiditas saat menangani bank gagal tersebut, LPS diberikan kewenangan untuk menjual atau me-repo SBN yang dimiliki LPS kepada Bank Indonesia.

"Berdasarkan pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2020, LPS juga bisa menerbitkan surat utang, melakukan pinjaman kepada pihak lain, atau minta pinjaman ke pemerintah," papar Halim.

Adapun saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan peraturan pelaksanaan dari UU 2/2020 tersebut sekaligus mempersiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP)-nya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

Whats New
Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Whats New
Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Work Smart
Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Whats New
Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Whats New
BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

Whats New
Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Whats New
Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Whats New
Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Whats New
MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Whats New
Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Smartpreneur
Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Whats New
Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X