Kompas.com - 29/06/2020, 17:48 WIB
Ilustrasi bank Thinkstockphotos.comIlustrasi bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, tidak ada opsi likuidasi untuk bank-bank sistemik yang menerima penempatan dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bila bank tersebut gagal.

Bila bank peserta dalam program PEN ini gagal, mengingat skala dan besarnya peran bank tersebut dalam perekonomian RI, maka penanganannya adalah dengan melakukan penanaman modal sementara.

"Dengan demikian tidak ada unsur terjadinya kerugian bagi uang negara yang ditempatkan di bank tersebut," kata Halim dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (29/6/2020).

Baca juga: LPS: Simpanan Aman, Nasabah Masih Percaya Simpan Uang di Bank Saat Pandemi

Sesuai pasal 12 PP Nomor 23 Tahun 2020, LPS diminta intuk mengutamakan pengembalian dana pemerintah yang ditempatkan pada bank peserta dalam bentuk simpanan, bila bank peserta tersebut harus ditangani oleh LPS.

Dalam konteks ini, sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 maupun dalam konteks penanganan bank sesuai dengan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), LPS dapat melakukan penanganan bank gagal melalui opsi purchase and assumption, bridge bank, dan penempatan modal sementara.

Sebelum mengarah ke sana, lanjut Halim, LPS telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko, salah satunya penempatan dana sejak awal diarahkan kepada bank-bank yang sehat dan kuat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di mana bank-bank ini mengikuti ketentuan UU PPKSK, tidak ada opsi untuk melakukan likuidasi. Dengan demikian LPS wajib melakukan penyelamatannya," papar Halim.

Sementara itu sesuai dengan Perppu Nomor 1/2020 atau UU No. 22 Tahun 2020, LPS dapat melakukan langkah antisipasi dalam bentuk pemeriksaan bersama dengan OJK terhadap kondisi bank tersebut. LPS juga bisa menyiapkan dana bila diperkirakan bank tersebut bakal gagal.

Bila LPS akan mengalami kesulitan likuiditas saat menangani bank gagal tersebut, LPS diberikan kewenangan untuk menjual atau me-repo SBN yang dimiliki LPS kepada Bank Indonesia.

"Berdasarkan pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2020, LPS juga bisa menerbitkan surat utang, melakukan pinjaman kepada pihak lain, atau minta pinjaman ke pemerintah," papar Halim.

Adapun saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan peraturan pelaksanaan dari UU 2/2020 tersebut sekaligus mempersiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP)-nya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tuntaskan Tiga Masalah Penghambat Investasi

UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tuntaskan Tiga Masalah Penghambat Investasi

Whats New
Freeport akan Beri Vaksinasi Covid-19 untuk 38.000 Karyawan

Freeport akan Beri Vaksinasi Covid-19 untuk 38.000 Karyawan

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kalau Sakit Jangan Dipaksa Kerja | Alasan Pegawai Pura-pura Sakit | 7 Etika Sebelum Ajukan Cuti

[KURASI KOMPASIANA] Kalau Sakit Jangan Dipaksa Kerja | Alasan Pegawai Pura-pura Sakit | 7 Etika Sebelum Ajukan Cuti

Rilis
Bank BJB Beri Batas Waktu Penukaran Kartu Debit Magnetik Hingga 30 Juni 2021

Bank BJB Beri Batas Waktu Penukaran Kartu Debit Magnetik Hingga 30 Juni 2021

Whats New
Wawancara Imajiner Erick Thohir dengan Peter Drucker

Wawancara Imajiner Erick Thohir dengan Peter Drucker

Whats New
Klarifikasi Pemerintah: Tak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak

Klarifikasi Pemerintah: Tak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak

Whats New
[POPULER MONEY] Pengumuman Rekrutmen CPNS dan PPPK | Harga Sepeda Anjlok

[POPULER MONEY] Pengumuman Rekrutmen CPNS dan PPPK | Harga Sepeda Anjlok

Whats New
Peserta yang Mundur Usai Dinyatakan Lulus CPNS dan PPPK Tak Boleh Melamar Tahun Depan

Peserta yang Mundur Usai Dinyatakan Lulus CPNS dan PPPK Tak Boleh Melamar Tahun Depan

Whats New
Tenang, Beras Rojolele hingga Pandan Wangi akan Bebas PPN

Tenang, Beras Rojolele hingga Pandan Wangi akan Bebas PPN

Whats New
Simak Batas Usia Pensiun PNS, TNI, dan Polri

Simak Batas Usia Pensiun PNS, TNI, dan Polri

Work Smart
Trik Cara Membuat CV yang Menarik di Mata HRD

Trik Cara Membuat CV yang Menarik di Mata HRD

Work Smart
Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Whats New
Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Whats New
Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Whats New
Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X