Ini Kekhawatiran Sri Mulyani soal Rendahnya Serapan Anggaran Penanganan Covid-19

Kompas.com - 29/06/2020, 19:02 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keterangan kepada media melalui video conference di Jakarta, Selasa (24/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keterangan kepada media melalui video conference di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti kinerja para menteri dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di dalam negeri. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengungkapkan kejengkelannya lantaran realisasi anggaran penanganan pandemi yang cenderung masih rendah.

Sebab berdasarkan laporan yang dia terima, realisasi anggaran setiap kementerian masih seperti biasa dari anggaran sebesar Rp 695,2 triliun yang telah digelontorkan pemerintah.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," ujar Jokowi.

Baca juga: Sri Mulyani: Serapan Anggaran Kesehatan dalam PEN Sudah 4,68 Persen

Beberapa anggota Komisi XI DPR RI pun menyoroti rendahnya realisasi belanja kementerian, terutama Kementerian Kesehatan.

Misalnya saja, anggota Komisi CI DPR Mukhammad Misbakhun yang menanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal seretnya realisasi anggaran kesehatan.

"Jadi dana kesehatan yang realisasinya baru 4,68 persen apa karena ada masalah pendanaan?," ujar dia ketika melakukan rapat kerja dengan Sri Mulyani.

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani pun mengatakan, terdapat kekhawatiran dari para menteri serta pembuat kebijakan lain yang menyebabkan realisasi anggaran cenderung lamban. Bukan semata-mata karena tidak ada anggaran.

"Masing-masing lembaga merasa mereka harsu akuntabel, hati-hati. Maka Presiden berkali-kali dalam setiap rapat mengundang Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, karena like it or not everybody merasa khawatir banget," ujar Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu pun mengatakan para pembuat kebijakan nantinya harus bertanggung jawab untuk setiap pencairan anggaran pemerintah kepada rakyat.

Untuk itu, perlu dibuat kebijakan-kebijakan luar biasa untuk mengatasi krisis. Pasalnya, tak hanya jajaran menteri saja yang memiliki kekhawatiran, namun juga pejabat lain yang harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Bekerja Nyaman dan Bahagia? Pilih Perusahaan seperti Ini

Ingin Bekerja Nyaman dan Bahagia? Pilih Perusahaan seperti Ini

Work Smart
Pemerintah Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Program 1 Juta Rumah

Pemerintah Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Program 1 Juta Rumah

Whats New
Pertamina Beri Pinjaman Modal ke Pelaku Usaha yang Tak Lagi Gunakan Elpiji 3 Kg

Pertamina Beri Pinjaman Modal ke Pelaku Usaha yang Tak Lagi Gunakan Elpiji 3 Kg

Whats New
Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X