Ini Kekhawatiran Sri Mulyani soal Rendahnya Serapan Anggaran Penanganan Covid-19

Kompas.com - 29/06/2020, 19:02 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keterangan kepada media melalui video conference di Jakarta, Selasa (24/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keterangan kepada media melalui video conference di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti kinerja para menteri dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di dalam negeri. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengungkapkan kejengkelannya lantaran realisasi anggaran penanganan pandemi yang cenderung masih rendah.

Sebab berdasarkan laporan yang dia terima, realisasi anggaran setiap kementerian masih seperti biasa dari anggaran sebesar Rp 695,2 triliun yang telah digelontorkan pemerintah.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," ujar Jokowi.

Baca juga: Sri Mulyani: Serapan Anggaran Kesehatan dalam PEN Sudah 4,68 Persen

Beberapa anggota Komisi XI DPR RI pun menyoroti rendahnya realisasi belanja kementerian, terutama Kementerian Kesehatan.

Misalnya saja, anggota Komisi CI DPR Mukhammad Misbakhun yang menanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal seretnya realisasi anggaran kesehatan.

"Jadi dana kesehatan yang realisasinya baru 4,68 persen apa karena ada masalah pendanaan?," ujar dia ketika melakukan rapat kerja dengan Sri Mulyani.

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani pun mengatakan, terdapat kekhawatiran dari para menteri serta pembuat kebijakan lain yang menyebabkan realisasi anggaran cenderung lamban. Bukan semata-mata karena tidak ada anggaran.

"Masing-masing lembaga merasa mereka harsu akuntabel, hati-hati. Maka Presiden berkali-kali dalam setiap rapat mengundang Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, karena like it or not everybody merasa khawatir banget," ujar Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu pun mengatakan para pembuat kebijakan nantinya harus bertanggung jawab untuk setiap pencairan anggaran pemerintah kepada rakyat.

Untuk itu, perlu dibuat kebijakan-kebijakan luar biasa untuk mengatasi krisis. Pasalnya, tak hanya jajaran menteri saja yang memiliki kekhawatiran, namun juga pejabat lain yang harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.

"Penyampaian oleh Bapak Presiden itu harus ditopang dengan landasan pearturan. Karena semakin ke bawah semakin khawatir, maka mereka tidak membuat terobosan," ujar Sri Mulyani.

"Presiden ingin di situasi krissi agar dilakukan langkah-langkah yang beyond, nah agar tidak terjadi masalah akuntabilitas itu ada trade offnya," jelas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, penyaluran insentif kesehatan yang terdapat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 4,68 persen dari Rp 85,77 triliun.

Selanjutnya, realisasi perlindungan sosial (social safety net) seperti bansos telah mencapai 34,06 persen, Pemerintah daerah 4 persen, insentif usaha 10,14 persen, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 22,74 persen.

"UMKM 22,74 persen tapi ini karena sudah ada penempatan dana ke Himbara seperti yang sudah disampaikan. Sedangkan untuk pembiayaan korporasi belum ada terealisasi," papar Sri Mulyani.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X