Kompas.com - 30/06/2020, 15:02 WIB
ilustrasi Netflix, YouTube, dan Spotify gizmodo.comilustrasi Netflix, YouTube, dan Spotify

JAKARTA, KOMPAS.com - E-commerce luar negeri (perusahaan digital Netflix, Spotify dll) yang menjual barang digital wajib memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas barang/jasa yang dibeli konsumen. Untuk mengawasi penyetoran pajak konsumen itu, otoritas pajak menetapkan subjek pajak luar negeri (SPLN) untuk melaporkan setoran PPN per tiga bulan.

Ketentuan tersebut sebagaimana dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Beleid tersebut menyebutkan, e-commerce luar negeri wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan telah disetorkan secara kuartalan untuk periode tiga masa pajak, paling lama akhir bulan setelah periode kuartal berakhir.

Baca juga: Pencairan Anggaran Covid-19 Masih Kecil, Sri Mulyani Tak Salahkan Kemenkes

Periode kuartal sebagaimana dimaksud PER-Dirjen Pajak tersebut terdiri atas. Pertama, kuartal I-2020 yakni masa pajak Januari sampai dengan Maret. Kedua, kuartal II-2020 yakni masa pajak April sampai Juni. Ketiga, masa pajak Juli sampai dengan September. Keempat, kuartal IV-2020 masa pajak Oktober sampai Desember.

Adapun dokumen yang dilaporkan SPLN dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tersebut antara lain paling sedikit memuat jumlah pembeli, jumlah pembayaran tidak termasuk PPN yang dipungut, jumlah PPN yang dipungut, dan jumlah PPN yang telah disetorkan.

“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disebut SPT Masa PPN PMSE,” sebagaimana pasal 15 ayat 5 PER-Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: 1 Agustus Bakal Dipajaki, Langganan Netflix hingga Spotify Bakal Lebih Mahal?

Namun, apabila setelah laporan kuartalan dilaporkan diketahui terdapat kekurangan atau kelebihan PPN, pemungut PPN PMSE wajib melakukan pembetulan laporan kuartal yang bersangkutan. Pembetulan laporan PPN PMSE tersebut atas permintaan Direktur Jenderal Pajak, di mana pemungut PPN PMSE wajib menyampaikan laporan rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap periode satu tahun kalender.

“Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar,” sebagaimana pasal 15 ayat 9 PER-Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2020.

Laporan rincian transaksi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat, nomor dan tanggal bukti pungut PPN, jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN yang dipungut, pada setiap bukti pungut PPN, dan jumlah PPN yang dipungut pada setiap bukti pungut PPN.

Baca juga: Keponakan Luhut Resmi Menjabat Sebagai Komisaris BEI

Kemudian, nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli, dalam hal bukti pungut PPN mencantumkan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli, dan nomor telepon, alamat posel (emaiij, atau identitas lain Pembeli.

Informasi saja, Ditjen Pajak menetapkan SPLN PMSE yang bakal memungut PPN per awal Agustus nanti memiliki dua kriteria. Pertama, pelaku usaha e-commerce luar negeri yang dalam kurun waktu dua belas bulan memiliki nilai transaksi penjualan produk digital kepada pembeli di Indonesia melebihi Rp 600 juta dalam satu tahun atau Rp 50 juta dalam satu bulan.

Kedua, memiliki jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12 ribu dalam satu tahun atau seribu dalam satu bulan dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai. (Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi)

Baca juga: Potensi Penerimaan Pajak Digital Bisa Sampai Rp 10,4 Triliun

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Catat, e-commerce asing wajib laporkan pungutan PPN per tiga bulan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Janganlah Itu, Harus Tahu Batasan

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Janganlah Itu, Harus Tahu Batasan

Whats New
Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Whats New
Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Whats New
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Whats New
Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Whats New
Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Whats New
Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal?

Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal?

Earn Smart
Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Whats New
Jangan Pinggirkan Sektor Perikanan di Danau Toba

Jangan Pinggirkan Sektor Perikanan di Danau Toba

Whats New
Mau Jadi Investor Fintech? Simak Untung Ruginya

Mau Jadi Investor Fintech? Simak Untung Ruginya

Earn Smart
SKK Migas: Transisi Energi Harus Didukung 'Roadmap' yang Jelas

SKK Migas: Transisi Energi Harus Didukung "Roadmap" yang Jelas

Whats New
Menteri ESDM: 5 Tahun Terakhir, Investasi Energi Baru Terbarukan Global Naik 8 Kali Lipat

Menteri ESDM: 5 Tahun Terakhir, Investasi Energi Baru Terbarukan Global Naik 8 Kali Lipat

Whats New
Hadapi Omicron Tak Lockdown, Luhut: Tidak Menyelesaikan Masalah

Hadapi Omicron Tak Lockdown, Luhut: Tidak Menyelesaikan Masalah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.