Benarkah Kriminalitas di Indonesia Banyak Dipicu Kemiskinan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi virus corona atau Covid-19 berpotensi membuat angka kemiskinan meningkat. Melambatnya perekonomian yang ditandai dengan laporan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), dianggap jadi salah satu sebabnya.

Pemerintah sendiri belum merilis angka terbaru jumlah kemiskinan di Indonesia di tahun 2020. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018.

BPS menyebut, jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018.

Sementara, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,69 persen, turun menjadi 6,56 persen pada September 2019. Lalu persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85 persen, turun menjadi 12,60 persen pada September 2019.

Baca juga: Bappenas Prediksi Angka Kemiskinan di Akhir Tahun Capai 28,7 Juta Orang

Pada September 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.017.664,-/rumah tangga miskin/bulan.

Oleh sebagian kalangan, meningkatnya kemiskinan bisa memicu tingginya kriminalitas di Indonesia. Benarkah demikian?

Dilansir dari riset yang dilakukan Lifepal, Selasa (30/6/2020) menunjukkan, tingginya persentase warga miskin di daerah tertentu (dalam hal ini provinsi), tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya rasio kriminalitas di provinsi tersebut.

Penelitian didasarkan pada data kemiskinan dari BPS tiap provinsi dan jumlah kriminalitas yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Baca juga: Tekan Angka Kemiskinan, Bappenas Sempurnakan Data dari Tingkat Desa

Rilis terbaru Korps Bhayangkara menyebut, tingkat kriminalitas di Indonesia justru menurun 27,03 persen pada pekan ke-21 tahun 2020, atau berkurang 1.010 kasus bila dibandingkan pekan sebelumnya.

Data angka kemiskinan BPS kemudian dibandingkan dengan data crime rate atau angka kejahatan per 100 ribu penduduk di tiap provinsi yang didapat dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri.

Hasil riset data menunjukkan bahwa besarnya persentase warga miskin di suatu provinsi tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya crime rate di provinsi tersebut.

Jadi, ungkapan mengenai miskin pangkal kriminal sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai premis yang mutlak. Sebab, berdasarkan data yang kami himpun dan bandingkan, fakta yang ditunjukan amat bervariasi.

Baca juga: Bank Dunia: Bansos Pemerintah Belum mampu Tekan Lonjakan Angka Kemiskinan

Provinsi dengan angka kejahatan per 100 ribu penduduk tertinggi adalah Sulawesi Utara (Sulut). Di peringkat dua ada Papua Barat, disusul Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat.

Polda Sulut mencatat ada 416 kejahatan per 100 ribu populasi di yurisdiksi mereka sepanjang tahun 2018, menjadikan Sulut ada di posisi teratas dalam daftar tersebut.

Namun, provinsi ini bahkan tidak ada dalam ranking 10 besar provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Sulut duduk di peringkat ke-20 dengan persentase jumlah warga miskin 8 persen saja dari populasinya.