Benarkah Kriminalitas di Indonesia Banyak Dipicu Kemiskinan?

Kompas.com - 30/06/2020, 17:01 WIB
Ilustrasi Kemiskinan KOMPAS/AGUS SUSANTOIlustrasi Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi virus corona atau Covid-19 berpotensi membuat angka kemiskinan meningkat. Melambatnya perekonomian yang ditandai dengan laporan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), dianggap jadi salah satu sebabnya.

Pemerintah sendiri belum merilis angka terbaru jumlah kemiskinan di Indonesia di tahun 2020. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018.

BPS menyebut, jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018.

Sementara, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,69 persen, turun menjadi 6,56 persen pada September 2019. Lalu persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85 persen, turun menjadi 12,60 persen pada September 2019.

Baca juga: Bappenas Prediksi Angka Kemiskinan di Akhir Tahun Capai 28,7 Juta Orang

Pada September 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.017.664,-/rumah tangga miskin/bulan.

Oleh sebagian kalangan, meningkatnya kemiskinan bisa memicu tingginya kriminalitas di Indonesia. Benarkah demikian?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dilansir dari riset yang dilakukan Lifepal, Selasa (30/6/2020) menunjukkan, tingginya persentase warga miskin di daerah tertentu (dalam hal ini provinsi), tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya rasio kriminalitas di provinsi tersebut.

Penelitian didasarkan pada data kemiskinan dari BPS tiap provinsi dan jumlah kriminalitas yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Baca juga: Tekan Angka Kemiskinan, Bappenas Sempurnakan Data dari Tingkat Desa

Rilis terbaru Korps Bhayangkara menyebut, tingkat kriminalitas di Indonesia justru menurun 27,03 persen pada pekan ke-21 tahun 2020, atau berkurang 1.010 kasus bila dibandingkan pekan sebelumnya.

Data angka kemiskinan BPS kemudian dibandingkan dengan data crime rate atau angka kejahatan per 100 ribu penduduk di tiap provinsi yang didapat dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri.

Hasil riset data menunjukkan bahwa besarnya persentase warga miskin di suatu provinsi tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya crime rate di provinsi tersebut.

Jadi, ungkapan mengenai miskin pangkal kriminal sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai premis yang mutlak. Sebab, berdasarkan data yang kami himpun dan bandingkan, fakta yang ditunjukan amat bervariasi.

Baca juga: Bank Dunia: Bansos Pemerintah Belum mampu Tekan Lonjakan Angka Kemiskinan

Provinsi dengan angka kejahatan per 100 ribu penduduk tertinggi adalah Sulawesi Utara (Sulut). Di peringkat dua ada Papua Barat, disusul Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat.

Polda Sulut mencatat ada 416 kejahatan per 100 ribu populasi di yurisdiksi mereka sepanjang tahun 2018, menjadikan Sulut ada di posisi teratas dalam daftar tersebut.

Namun, provinsi ini bahkan tidak ada dalam ranking 10 besar provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Sulut duduk di peringkat ke-20 dengan persentase jumlah warga miskin 8 persen saja dari populasinya.

Ada provinsi yang berbanding lurus

Melihat kembali daftar provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak, ada Papua Barat yang bertengger di posisi kedua dengan 23 persen populasinya adalah warga miskin.

Provinsi ini juga di posisi kedua tertinggi dalam daftar provinsi dengan angka kejahatan per 100 ribu penduduk tertinggi.

Baca juga: Sri Mulyani: Hanya dalam 2 Bulan, Angka Kemiskinan RI Kembali Melonjak

Mengapa Papua Barat justru masuk di urutan kedua sebagai provinsi paling rawan kejahatan? Hal itu disebabkan karena jumlah penduduk di Papua Barat di tahun 2018 menurut proyeksi BPS adalah 937.458 jiwa.

Sedangkan nilai rasio tindak kejahatan diukur berdasarkan 100 ribu penduduk di satu wilayah. Wajar saja, jika tingkat kejahatan di Papua Barat cenderung tinggi.

Kasus di Sulteng

Di posisi ketiga daftar provinsi dengan rasio tindak kejahatan tertinggi ada Sulawesi Tengah (Sulteng). Persentase warga miskin di provinsi tersebut adalah 14 persen, tidak sebesar Papua yang merupakan provinsi dengan persentase warga miskin tertinggi, yakni 27 persen. Namun, rasio tindak kejahatan di Sulteng jauh lebih tinggi dari Papua.

Baca juga: Mengintip Gaji Pejabat Kemenkeu yang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Lantas apa kabar dengan Papua, provinsi dengan persentase warga miskin mencapai 27 persen? Pada 22 Mei 2020, terjadi peristiwa pembunuhan terhadap dua tenaga medis Covid-19 oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua.

Namun apakah Papua yang notabene adalah provinsi termiskin sarat dengan tingkat kriminalitas? Ternyata, data menunjukkan hal itu tidak benar.

Untuk urusan rasio tindak kejahatan per 100 ribu populasinya, Papua hanya ada di urutan ke-8. Rasio tindak kejahatan di provinsi tersebut tidak lebih tinggi dari Sumatera Utara, yang persentase warga miskinnya justru jauh lebih sedikit, yakni hanya 9 persen.

Riset perbandingan kemiskinan dan angka kriminalitas ini pernah dirilis Lifepal dalam artikel berjudul Benarkah Kemiskinan Picu Kriminalitas?

Baca juga: Mengintip Besaran Gaji Polisi, Lengkap dari Tamtama hingga Jenderal

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber Lifepal
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.