Soal Utang PLN, Asosiasi Sebut Pabrik Kabel Terancam Tutup Operasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi industri dan kontraktor ketenagalistrikan meminta kepada PT PLN (Persero) untuk melunasi kewajiban pembayaran berbagai proyek pengadaan.

Tercatat, PLN memiliki utang kurang lebih sebesar Rp 4,5 triliun kepada lima asosiasi ketenagalistrikan.

Asosiasi tersebut antara lain Himpunan Kontraktor Ketenagalistrikan dan Mekanikal Indonesia (HIKKMI), Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (Aklindo), Asosiasi Pabrikan Tower Indonesia (Aspatindo), dan Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia (Apkabel).

Baca juga: Asosiasi Industri dan Kontraktor Ketenagalistrikan Tagih Utang Rp 4,5 Triliun ke PLN

Ketua Umum Apkabel Noval Jamallulail mengatakan, pihaknya bersama dengan keempat asosiasi lain sudah melakukan pembahasan langsung dengan direksi PLN, guna membahas hal tersebut.

Namun, PLN disebut baru mampu membayar sebesar Rp 2,3 triliun terlebih dahulu.

"Saat ini dari Rp 2,3 trillun baru ada Rp 514 miliar yang segera akan dibayarkan minggu ini," katanya kepada Kompas.com, Selasa (30/6/2020).

Noval menjelaskan, keterlambatan pembayaran proyek oleh PLN sudah mencapai 4 hingga 9 bulan. Hal tersebut berimbas kepada kinerja keuangan industri kabel listrik.

"Bahkan ada 1-2 tagihan yang lebih dari 9 bulan," ujarnya.

Baca juga: Dicecar DPR soal Rugi Rp 38 Triliun, Ini Kata Bos PLN

Lebih lanjut Noval menyebutkan, apabila pembayaran tagihan tidak dilakukan dalam waktu dekat, maka sebagian besar pabrik kabel listrik diproyeksi akan berhenti beroperasi.

"Jika tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat, 2-3 bulan ke depan, maka sebagian besar pabrik kabel akan tutup beroperasi dan terpaksa merumahkan atau mem-PHK-kan pekerja," tuturnya.

Kendati demikian, Noval menyadari saat ini kondisi kinerja keuangan PLN juga tengah mengalami kerugian akibat menurunnya permintaan selama pandemi Covid-19.

"Direksi sedang berusaha (melunasi), karena saat ini PLN sedang sulit uangnya, disebabkan beberapa subsidi atau kompensasi dari pemerintah," ucapnya.