Kepala Bappenas Sebut Kepala Daerah Ubah-ubah Garis Kemiskinan Jelang Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan beberapa masalah terkait data kemiskinan di Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (1/7/2020).

Menurut Suharso, permasalahan data kemiskinan salah satunya muncul ketika menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), ada kepala daerah yang mengubah-ubah garis kemiskinan di wilayahnya.

"Lucunya, kalau mau pilkada itu turun Pak Ketua, diturun-turunkan. Atau justru terbalik, waktu mau pilkada garis kemiskinan dinaikan sehingga bansos lebih banyak. Kalau terpilih dia berusaha turunkan garis kemiskinan," ucap Suharso.

Dengan tingkat kemiskinan yang rendah sebut Suharso, maka hal itu menjadi prestasi bagi kepala daerah tersebut.

"Itu persoalan kita, yang membuat  Juliari (Menteri Sosial) bolak balik ke Bappenas. Datanya ini bagaimana dan kami juga tanyakan datanya bagaimana. Jadi problem kita sesederhana itu sebenarnya," papar dia.

Baca juga: Benarkah Kriminalitas di Indonesia Banyak Dipicu Kemiskinan?

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.

Di sisi lain, batas kemiskinan di setiap wilayah Indonesia berbeda-beda. Meski pemerintah pusat pun memiliki garis atau batas kemiskinan yaitu di kisaran Rp 440.000 per bulan per kapita.

Adapun di kabupaten atau kota, garis kemiskinan cukup beragam, mulai dari di bawah hingga di atas garis kemiskinan nasional.

Misalnya saja untuk Kota Tasikmalaya Rp 475.000 per bulan per kapita, sementara untuk Kabupaten Tasikmalaya Rp 311.848 per bulan per kapita.

Kemudian untuk Kabupaten Bandung garis kemiskinan di kisaran Rp 345.177 per bulan per kapita, sedangkan kota Bandung Rp 474.488 per bulan per kapita.

Baca juga: Akibat Corona, Jumlah Penduduk Miskin RI Bisa Capai 28 Juta di 2020

Selain itu tidak semua kabupaten/kota memperbarui data kemiskinan di masing-masing daerahnya.

"Karena itu persentil yang akan diintervensi berdasar APBN akan sangat dipengaruhi data-data daerah. Once daerah tidak melakukan updating, akan terjadi sesuai di sana. Itu persoalan kita," ujar Suharso.

Sebagai informasi, Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Hal yang dibahas lembaga legislatif tersebut bersama pemerintah terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Rapat gabungan hari ini dilakukan karena di tengah dampak pandemi Covid-19, para pemangku kepentingan perlu mengambil langkah strategis dan taktis untuk memastikan data kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Bappenas Prediksi Angka Kemiskinan di Akhir Tahun Capai 28,7 Juta Orang