Perbarui Data Kemiskinan, Mensos Usul Tambah Anggaran Jadi Rp 1,3 Triliun

"Ini benar-benar masif, kalau tadi hanya verifikasi dan validasi peserta yang sudah menerima, sementara saat ini yang tidak menerima bisa verifikasi dan validasi," ujar dia.

Sebelumnya, Juliari sempat mengatakan terdapat 92 daerah yang tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejak tahun 2015.

Sementara sebanyak 319 lainnya melakukan pembaruan data sebesar 50 persen, dan sebanyak 103 kabupaten kota melakukan pembaruan data lebih dari 50 persen.

Baca juga: Benarkah Kriminalitas di Indonesia Banyak Dipicu Kemiskinan?

Untuk diketahui, DTKS merupakan big data yang digunakan oleh pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial atau program-program lain terkait pengentasan kemiskinan.

"Jadi kalau diklasifikasikan paling parah 92 kabupaten/kota, setengah parah 319, dan yang lumayan ada 103. Ini kondisi yang kami hadapi sekarang," jelas Juliari.