Jenderal TNI-Polri Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau dari Aspek Hukum

"Mengapa berasal dari pemerintah? Hal ini karena pejabat di pemerintahan mempunya sistem kerja komando. Para pejabat akan loyal terhadap atasannya, termasuk negara," kata dia lagi.

Baca juga: Pejabat Pemerintah Rangkap Komisaris BUMN, Stafsus Erick Thohir: Wajar...

Dipersoalkan Ombudsman

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menyoroti soal adanya anggota TNI dan Polri yang masih aktif diangkat menjadi komisaris di sebuah BUMN.

Menurut dia, langkah tersebut menabrak aturan yang berlaku. Sebab, anggota TNI dan Polri yang masih aktif sebagai prajurit dilarang menduduki jabatan sipil.

“Isu penempatan TNI/Polri aktif. Jelas Undang-undang secara eksplisit melarang. Tapi ada upaya untuk membuatnya jadi blur ditafsirkan lagi,” ujar Alamsyah saat konferensi pers virtual, Minggu (29/6/2020).

Alamsyah menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang TNI Pasal 47 Ayat 1, anggota TNI yang ingin menduduki jabatan sipil harus mundur sebagai prajurit.

Baca juga: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan, Ini Rinciannya...

Menurut dia, jabatan komisaris BUMN merupakan jabatan sipil. Atas dasar itu, anggota TNI yang jadi komisaris BUMN harus keluar dari keanggotaannya di TNI.

“Tapi di-counter bahwa TNI boleh menduduki jabatan seperti itu karena bagian dari fungsi lain dari TNI. Yang saya tahu di UU TNI hanya ada operasi non-perang. Apakah kedudukan di situ bagian dari dari operasi non-perang itu?” lanjut dia.

Alamsyah menambahkan, memang ada beberapa BUMN yang cocok jika diduduki jabatannya oleh seorang TNI dan Polri. Namun, perlu ada aturan yang jelas.

“Tapi tentunya harus dibuat clear BUMN mana yang memungkinkan ditempatkan oleh TNI-Polri. Dan apa konsekuensi seorang TNI-Polri yang di tempatkan di situ. Itu yang harus dibikin lebih ketat. Tampaknya perlu adanya peraturan presiden untuk mengatur ini semua,” ujar dia.

Baca juga: Tak Ada Titipan, Ini Seleksi Komisaris BUMN Menurut Erick Thohir

Penjelasan Kementerian BUMN

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga penunjukan jenderal TNI-Polri tidak menyalahi aturan selama mereka memiliki kompetensi untuk menjadi komisaris di sebuah BUMN.

“Dia (anggota TNI/Polri) dipindahkan ke situ (komisaris BUMN) bukan berarti dia pindah pekerjaan. Dia melakukan fungsi pengawasan, dia punya pekerjaan di tentara, dia pegang komisaris, dia enggal meninggalkan ketentaraan dia,” ujar Arya saat menghadiri forum Satu Meja di Kompas TV, Rabu (24/6/2020) malam.

Arya menjelaskan, anggota TNI atau Polri mengisi jabatan komisaris di BUMN sudah lazim. Dia mencontohkan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat 85 anggota TNI/Polri yang duduk di jajaran komisaris BUMN.

“Total di zamannya Pak SBY di periode pertama ada 45 orang, di periode kedua 87 orang. Kemudian di periode pertama Pak Jokowi 75 orang, nah tahun 2019 ada 22 orang. Nah di zaman Pak Erick 22 orang, artinya sama dengan sebelumnya,” kata Arya.

Baca juga: Ombudsman Nilai Anggota TNI/Polri Aktif Dilarang Jadi Komisaris BUMN

Arya menambahkan, jenderal TNI atau Polri dimasukan ke dalam jajaran komisaris BUMN untuk memberi masukan terkait permasalah hukum di sebuah perusahaan plat merah.

“Latar belakangnya ada persoalan-persoalan hukum, persoalan tanah, yang mau enggak mau ada pertimbangan hukum. Di sana ada kejaksaan yang bisa di tempatkan, ada kepolisian, TNI, advocat juga ada yang memang menangani persoalan hukum,” ucap dia.