Nama Bank Hasil Audit Disebut-sebut, Ekonom: Pikirkan Dampaknya

Kompas.com - 02/07/2020, 12:07 WIB
Ilustrasi bank ShutterstockIlustrasi bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam menyarankan, semua lembaga negara harus memiliki solidaritas nasional saat menyampaikan kondisi perbankan.

Menurut Piter, saat ini perbankan tengah menghadapi tantangan berat meluruskan isu negatif yang mampu menurunkan kepercayaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Ini harus benar-benar kita pahami, semua pihak lembaga negara termasuk lembaga politik itu harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, khususnya di tengah wabah Covid-19," kata Piter dalam konferensi video, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: OJK: Pengadopsian ISA 701 Dalam Audit Lapkeu Jadi Prioritas di Indonesia

Piter pun kembali menyinggung adanya salah satu lembaga negara yang menyampaikan hasil auditnya terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut beberapa nama bank bermasalah.

Sebagai lembaga negara, kata Piter, lembaga itu perlu memikirkan dampaknya kepada perbankan yang disebut-sebut sekaligus perbankan secara keseluruhan meski penyebutan nama bank merupakan kewenangannya.

"Itu memang kewenangan mereka, tapi harus dipikirkan dampaknya terhadap perbankan itu sendiri. Sekarang misalnya kondisi yang dihadapi Bank Bukopin, kita tidak bisa mengatakan kondisi mereka bebas dari dampak yang disampaikan oleh lembaga negara tersebut, saya meyakini itu ada korelasinya," papar Piter.

Piter bilang, seluruh lembaga negara harus memahami posisi perbankan merupakan yang paling dominan dalam sistem ekonomi maupun sistem keuangan.

"Perbankan ini menjadi jantung ekonomi kita. Jangan dibuat jantung ekonomi kita ini sakit, walaupun kita misalnya sebuah lembaga memiliki informasi, misalnya "masalah" di sebuah bank, bukan bisa menyampaikannya sedemikian rupa karena dampaknya bisa berakibat sangat negatif," pungkasnya.

Baca juga: Soal BPK Ungkap Nama Bank Hasil Audit, Ini Kata Ekonom

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta OJK tidak mempersalahkan publikasi informasi mengenai bank-bank dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan BPK.

Hal itu disampaikan usai Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menganggap pengungkapan permasalahan dan penyebutan bank dapat membawa persepsi yang keliru dikaitkan dengan tingkat kesahatan bank-bank.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Whats New
Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Whats New
Kuota Peserta Program Kartu Prakerja Ditetapkan 800.000 Orang Tiap Gelombang

Kuota Peserta Program Kartu Prakerja Ditetapkan 800.000 Orang Tiap Gelombang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X