Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Realisasi Anggaran PEN untuk Korporasi Masih 0 Persen, Ini Penjelasan Kemenkeu

Kompas.com - 03/07/2020, 14:03 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan, hingga saat ini realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk korporasi masih 0 persen.

Padahal, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,5 triliun.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa menjelaskan di awal periode wabah virus corona membuat perekonomian terhenti, fokus pemerintah adalah penyaluran jaring pengaman sosial (social safety net/SSN).

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Kemenkeu Sudah Perkirakan di Anggaran

"Untuk korporasi masih 0 persen karena memang kita waktu itu pertama SSN dulu, untuk menjaga daya beli masyarakat banyak. Yang kita lakukan lebih ke bansos," jelas Kunta dalam video conference, Kamis (3/7/2020).

Pemerintah saat ini masih menyiapkan sistem dan regulasi untuk bisa merealisasikan anggaran untuk pembiayaan korporasi. Pasalnya, setiap perusahaan yang bakal mendapatkan penempatan dana hingga penanaman modal negara membutuhkan skema yang berbeda-beda.

"Dukungan usaha ini mungkin baru akan terealisasi di bulan Juli karena harus menyiapkan dulu regulasi, sistem, dan diskusi dengan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) karena harus melibatkan BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)," jelas Kunta.

Dia pun menjelaskan, pertumbuhan realisasi anggaran untuk pembiayaan korporasi bakal mulai terlihat di bulan Agustus.

"Sehingga harapannya akan muncul di Juli atau Agustus, saat ekonomi sudah mulai membaik, saat sudah mulai membuka PSBB, dan perekonomian sudah ada," jelas Kunta.

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penyaluran insentif kesehatan yang terdapat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 4,68 persen dari Rp 87,55 triliun.

Selanjutnya, realisasi perlindungan sosial (social safety net) seperti bansos telah mencapai 34,06 persen, Pemerintah daerah 4 persen, insentif usaha 10,14 persen, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 22,74 persen.

Baca juga: Kemenkeu: Subsidi Tak Tepat Sasaran, Dinikmati 40 Persen Warga Terkaya

"UMKM 22,74 persen tapi ini karena sudah ada penempatan dana ke Himbara seperti yang sudah disampaikan. Sedangkan untuk pembiayaan korporasi belum ada terealisasi," papar Sri Mulyani.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program PEN sebesar Rp 695,2 triliun, meningkat dari rencana sebelumnya sebesar Rp 677 triliun.

Dari jumlah Rp 695,2 triliun tersebut rinciannya, sebesar Rp 87,55 triliiun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun dan insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun.

Kemudian, sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com