Minta Dilibatkan di CSR BUMN, Anggota DPR Dinilai Mau Kampanye Gratis

Kompas.com - 03/07/2020, 19:02 WIB
Ilustrasi: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Senin (10/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIIlustrasi: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Senin (10/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi anggota Komisi VII DPR yang secara terang-terangan meminta dilibatkan dalam penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) kepada holding tambang BUMN pada gelaran rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (30/6/2020), dinilai tidak etis.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, DPR memiliki fungsi pengawasan kinerja, bukan ikut aktif dalam kegiatan penyaluran CSR suatu perusahaan.

"Terkait permintaan tersebut saya kira kurang etis ya apalagi disampaikan secara terbuka dalam RDP tersebut," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Erick Thohir Ingin 30 Persen Dana CSR BUMN untuk Pendidikan

Menurut Mamit, permintaan anggota Komisi VII DPR yang ingin ikut menyalurkan CSR ke daerah pemilihan masing-masing, merupakan suatu bentuk kampanye terselubung.

"Ini terkesan mereka enggak mau ngeluarin modal tapi terkesan bermodal di mata konsituen mereka, sehingga harapan mereka bisa kampanye secara gratis," tuturnya.

Lebih lanjut, Mamit menilai penyaluran dana CSR BUMN saat ini sudah tepat. Kementerian BUMN menjadi pusat koordinasi penyaluran dana ke daerah membutuhkan.

"Mekanisme pengajuan CSR harusnya langsung kepada Kementerian BUMN agar lebih terkoordinasi lagi dan benar-benar real pemberian CSR tersebut," ucapnya.

Baca juga: Menteri Edhy Soal Cantrang: Ini Bukan Bicara Perusahaan Besar

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin yang pada saat gelaran RDP, 29 Juni 2020, bertindak sebagai pimpinan rapat, meminta holding tambang BUMN memaparkan realisasi penyaluran dana CSR.

Saat pemaparan realisasi CSR PT Bukit Asam (Persero) dan PT Timah (Persero), Alex menyela pembicaraan. Ia mengatakan, pemberian CSR mestinya melibatkan anggota dewan.

"Bapak ingat enggak, siapa yang membantu proyek di Sumatera Selatan tersebut?" tanya Alex.

Baca juga: Sri Mulyani Tambah Anggaran Kemenkes Rp 25 Triliun, untuk Apa?

Direktur Utama Bukit Asam, Arviyan Arifin, kemudian menjawabnya. "Kalau tidak salah namanya Pak Alex Noerdin pak," kata Arviyan.

"Nah, saya mati-matian waktu itu bantu, masa penyerahan CSR enggak melibatkan kami. Paling tidak kami dikasih ruang untuk ikut serta menyerahkan bantuan tersebut ke masyarakat," ujar Alex.

Tak hanya Alex, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian juga angkat bicara saat membahas mengenai CSR.

Ia mengatakan, ke depan mestinya apabila hendak melakukan kegiatan CSR perlu menyertakan anggota DPR.

Baca juga: Baru 11,82 Persen Tenaga Kesehatan Dapat Insentif dari Pemerintah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.