Negara-Negara Ini Jalankan Sistem Pengawasan Bank di Bawah Bank Sentral

Kompas.com - 04/07/2020, 12:48 WIB
Ilustrasi bank Thinkstockphotos.comIlustrasi bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Desas-desus peleburan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali ke Bank Indonesia kembali mencuat dan dikaitkan dengan kemarahan Presiden RI Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Sebetulnya, kerentanan pengawasan bank di bawah OJK telah dikaji pada tahun 2010 silam oleh Tim Kerjasama Penelitian Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada & Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia.

Kajian itu terbit pada 23 Agustus 2010 jauh sebelum OJK resmi mengambil peran sebagai lembaga pengawas. OJK secara resmi mengambil peran pada tahun 2013, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga: Kekurangan Pengawasan Bank di Luar BI Telah Dikaji Sebelum OJK Dibentuk

Mengutip dokumen kajian, Sabtu (4/7/2020) para peneliti menyarankan lembaga pengawasan perbankan sebaiknya tetap dilaksanakan Bank Sentral, yakni Bank Indonesia.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan, salah satunya untuk mencegah risiko krisis yang disebabkan karena pengawasan tidak optimal berada di banyak lembaga. Sedangkan sistem terpadu menunjukkan adanya sentralisasi pengawasan.

Sebagai penguat, hasil kajian memberi contoh kasus dari negara-negara lain yang mengedepankan peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya sektor perbankan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perancis

Pada 21 Januari 2010, pemerintah Perancis menetapkan Prudential Supervision Authority/ACP. ACP merupakan otoritas independen yang bertugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Otoritas dibentuk dari merger antara badan perizinan Prancis dengan otoritas pengawasan sektor perbankan dan asuransi.

Otoritas tersebut berada di bawah bank sentral Prancis, Banque de France. Chairman ACP adalah Gubernur Bank Sentral, sedangkan wakilnya dari industri asuransi.

Tujuan dibentuknya ACP adalah untuk membentuk koneksi yang erat antara prudential supervision dengan fungsi utama pada bank sentral. Hubungan erat penting dalam mengambil keputusan saat krisis karena bank sentral memiliki info penting dari seluruh lembaga.

Untuk menentukan hubungan yang erat, gubernur bank sentral menetapkan ACP tidak memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak atau perjanjian sendiri. Kontrak/perjanjian harus ditandatangani oleh bank sentral. Semua ketentuan pegawai pun mengikuti bank sentral.

Inggris

Pemerintah Inggris membubarkan Financial Service Authority (FSA), dan pengawasan perbankan kembali le Bank of England (BoE).

Seiring dengan hal itu, Bank of England menjadi pelaksana makroprudensial supervision dan oversight micro prudential dengan dibentuknya 3 lembaga baru, 1 komite, dan 1 komisi.

Komite yang dimaksud adalah Financial Policy Committee (FCP) yang bertanggung jawab untuk memonitor secara menyeluruh isu keuangan dan makro ekonomi yang mengancam stabilitas sistem keuangan dan mengidentifikasi risiko yang timbul. FCP dipimpin oleh Gubernur BoE yang dibantu oleh anggota independen.

Sementara itu, banking commision (komisi perbankan) bertanggung jawab dalam menyusun kajian mengenai upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko sistemik dalam sistem perbankan.

Dua lembaga yang terpisah dari BoE bertugas menangani masalah kriminal di bidang ekonomi termasuk melakukan penyidikan terhadap indikasi kejahatan.

Tanggung jawabnya berupa perlindungan investor, pengawasan regulasi pasar, dan pengawasan perilaku terhadap usaha bank dan jasa keuangan.

Jerman

Federal Banking Supervisory Office (FBSO) menjadi lembaga/otoritas independen yang bertanggung jawab pada Federal Minister of Economics dan memulai kegiatannya pada tahun 1962.

Dengan adanya peraturan terkait pengawasan terintegrasi pada 1 Mei 2002, maka FBSO, Federal Supervisory Office for Insurance Enterprises, serta Federal Supervisory Office for Securities Trading digabungkan dan membentuk German Federal Financial Supervisory Authority/BaFin.

Khusus untuk pengawasan bank, BaFin membagi tugasnya dengan bank sentral Jerman yaitu Deutsche Bundesbank.

Kerjasama diatur dalam Banking Act yang menetapkan Bundesbank sebagai bagian dari proses pengawasan, menganalisis laporan bank secara reguler yang laporan evaluasi ini selanjutnya diserahkan pada BaFin.

Bundesbank pula yang menetapkan peraturan umum seperti prinsip-prinsip dan peraturan perbankan terkait.

Negara-negara Skandinavia

Selain 4 negara di atas, masih ada negara-negara di Skandinaviayang menganut sistem pengawasan tunggal.

"Pengalaman memperlihatkan tidak ada struktur pengawasan yang menghilangkan pengawasan perbankan dari bank sentral, dengan pertimbangan bank sentral memiliki keahlian dalam mengawasi sektor perbankan," tulis hasil kajian tersebut.

Pengalaman Jepang

Cerita berbeda dialami oleh Jepang terkait pemisahan regulator industri keuangan dengan bank sentral.

Pemerintah Jepang membentuk FSA pada tahun 1998. FSA bertanggung jawab mengawasi dan mengatur perbankan, pasar modal, dan asuransi.

Struktur pengawasan tunggal yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang dengan membentuk FSA terbukti cukup berhasil dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Salah satu faktor pendukung yang memegang peranan kunci dalam keberhasilan adalah adanya koordinasi yang kuat, baik antar lembaga di bawah FSA maupun lembaga lain di luar FSA.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Website Template CV Lamaran Kerja Gratis yang Bisa Kamu Edit

5 Website Template CV Lamaran Kerja Gratis yang Bisa Kamu Edit

Work Smart
Intip Nilai Tukar Rupiah di Empat Bank Papan Atas Nasional

Intip Nilai Tukar Rupiah di Empat Bank Papan Atas Nasional

Whats New
Kata Hansel Davest Indonesia Soal Lonjakan Harga Saham

Kata Hansel Davest Indonesia Soal Lonjakan Harga Saham

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Berawal dari Kekhawatiran, 2 Startup Ini Kembangkan Produk untuk Berdayakan UMKM Indonesia

Berawal dari Kekhawatiran, 2 Startup Ini Kembangkan Produk untuk Berdayakan UMKM Indonesia

Work Smart
AS, Filipina, dan India Sumbang Surplus Neraca Perdagangan RI pada Mei 2021

AS, Filipina, dan India Sumbang Surplus Neraca Perdagangan RI pada Mei 2021

Whats New
Turun Rp 12.000, Simak Rincian Harga Emas Batangan Antam Hari Ini

Turun Rp 12.000, Simak Rincian Harga Emas Batangan Antam Hari Ini

Whats New
Bisnis Konvensional Perlu Beradaptasi dengan Digital, Ini Alasannya

Bisnis Konvensional Perlu Beradaptasi dengan Digital, Ini Alasannya

Rilis
Menangkal Ancaman Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia

Menangkal Ancaman Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia

Whats New
Gara-gara Sinyal The Fed, Dana Rp 144 Triliun Kabur dari Negara Berkembang Asia

Gara-gara Sinyal The Fed, Dana Rp 144 Triliun Kabur dari Negara Berkembang Asia

Whats New
Sejarah Coca-Cola, Bermula dari Minuman Obat Racikan Apoteker

Sejarah Coca-Cola, Bermula dari Minuman Obat Racikan Apoteker

Whats New
Manajemen BATA Tepis Isu PHK Besar-Besaran hingga Kembali Tutupnya Gerai

Manajemen BATA Tepis Isu PHK Besar-Besaran hingga Kembali Tutupnya Gerai

Whats New
Wall Street Melemah Terseret Proyeksi The Fed atas Kenaikan Suku Bunga 2023

Wall Street Melemah Terseret Proyeksi The Fed atas Kenaikan Suku Bunga 2023

Whats New
Ini Strategi BNI Genjot Penyaluran Kredit di Masa Pandemi

Ini Strategi BNI Genjot Penyaluran Kredit di Masa Pandemi

Whats New
[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X