Menteri Edhy Bantah Terlibat Tentukan Eksportir Benih Lobster

Kompas.com - 04/07/2020, 19:00 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Edhy menyebut untuk perikanan tangkap, izin kapal di atas 30 GT hanya membutuhkan waktu satu jam. KOMPAS.COM/SALMAN PEMPROV GTOMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat berkunjung di Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato. Edhy menyebut untuk perikanan tangkap, izin kapal di atas 30 GT hanya membutuhkan waktu satu jam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menampik isu miring yang menyebutnya terlibat dalam penentuan perusahaan (eskportir) benih lobster.

Dia menegaskan, ketentuan telah diatur dan kewenangannya di bawah tim khusus yang dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Ada cerita-ceritanya saya yang menentukan salah satu perusahaan. Tidak benar itu. Sudah ada timnya. Tim budidaya, tim perikanan tangkap, karantinanya, termasuk saya libatkan irjen. Semuanya terlibat, ikut turun tangan," ucap Edhy dalam siaran pers, Sabtu (4/7/2020).

Edhy meminta, aturan yang diterbitkannya soal benih lobster tidak dilihat dari satu sisi. Sebab lahirnya peraturan itu, yakni Permen KP Nomor 12/2020 untuk mendorong budidaya lobster nasional.

Baca juga: KKP Beri Izin 26 Eksportir Benih Lobster, Susi Pudjiastuti: Luar Biasa

Hal itu terlihat saat eksportir harus membeli benih lobster dari nelayan dengan harga di atas Rp 5.000 per ekor. Harganya lebih tinggi dibanding ketika masih berlakunya aturan larangan pengambilan benih lobster.

Sementara untuk menjadi eksportir, ada sederet syarat yang harus dipenuhi. Mulai dari kemampuan berbudidaya hingga komitmen menggandeng nelayan dalam menjalankan usaha budidaya lobster.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Prioritas pertama itu budidaya, kita ajak siapa saja, mau koperasi, korporasi, perorangan silahkan, yang penting ada aturannya. Pertama harus punya kemampuan berbudidaya. Jangan tergiur hanya karena ekspor mudah untungnya banyak. Enggak bisa," seru Edhy.

Untuk menjadi eksportir, pelaku usaha harus berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan dan berkomitmen memperlakukan nelayan-nelayan yang bekerja bersamanya dengan baik.

"Jadi enggak bisa nanti nelayan perusahaan ini pindah ke perusahaan itu, yang akhirnya tarik-tarikan. Si nelayan harus mendapat perlakuan baik dan diajak ikut berbudidaya juga," jelas Edhy.

Menteri Edhy berharap, budidaya lobster yang sudah mulai berjalan bisa terus tumbuh. Dengan begitu, benih hasil tangkapan nelayan bisa didistribusikan sepenuhnya untuk pembudidaya lobster dalam negeri. Dengan begitu, ekspor benih tak perlu lagi diberlakukan.

"Kemampuan budidayanya masih belum besar sehingga ada sisa benih. Masak iya dikembalikan lagi, bisa rugi. Sementara ada peluang ekspor. Ya, sudah ekspor tapi budidaya tetap jalan. Ini bagian dari proses, kalau budidaya kita sudah kuat, bisa saja tidak ada ekspor benih lagi," pungkas Edhy.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X