Pemerintah Sudah Bayar Utang ke PLN dan Pertamina Rp 14,3 Triliun

Kompas.com - 06/07/2020, 10:38 WIB
Ilustrasi logo Pertamina. SHUTTERSTOCK/Joachim AffeldtIlustrasi logo Pertamina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membayar utang kepada dua BUMN, yakni PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, nilai utang yang dibayarkan ke dua BUMN tersebut sebesar Rp 14,3 triliun. Meski tak merinci nilai yang dibayarkan ke masing-masing BUMN, Askolani mengatakan jumlah tersebut dibagi dua baik ke PLN dan Pertamina.

Jumlah tersebut baru sekitar 9,8 persen dari keseluruhan utang pemerintah ke PLN dan Pertamina yang jika dijumlah mencapai Rp 144,5 triliun.

"Ke Pertaminan dan PLN sekitar Rp 14,3 triiun, kita bagi dua ke BUMN tersebut," jelas Askolani kepada Kompas.com, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Momen Anggota DPR Usir Bos Holding Tambang BUMN Usai Debat Soal Utang

Adapun Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan utang pemerintah tersebut bersumber dari subsidi atau kompensasi terhadap kedua perseroan.

Nantinya, pemerintah akan membayarkan kewajiban tersebut secara bertahap setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ida mengatakan, utang yang telah dibayarkan oleh pemerintah tersebut berdasarkan hasil audit laporan tahun 2019.

"Untuk PLN dan Pertamina tahun ini akan dilunasi sekitar 50 persen," ucap Isa.

Baca juga: Dirut Pertamina: Pemerintah Punya Utang Rp 96,5 Triliun

Untuk diketahui, Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan, pemerintah memiliki utang ke perseroannya sebesar Rp 48 triliun. Menurut dia, utang tersebut berasal dari biaya kompensasi tarif listrik di tahun 2018 dan 2019.

“Yang dimaksud Rp 48 triliun terdiri dari Rp 45 triliun berasal dari kompensasi tarif listrik 2018 dan 2019 dan Rp 3 triliun berupa tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga,” ujar Zulkifli saat rapat bersama dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (25/6/2020).

Sementara Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, total utang pemerintah ke perseroannya sebesar Rp 96,5 triliun. Menurut dia, utang tersebut merupakan kompensasi pemerintah atas selisih harga jual eceran (HJE) sejak 2017 hingga 2019.

“Jadi utang tahun 2017 sebesar Rp 20,78 triliun, kemudian tahun 2018 Rp 44,85 triliun, 2019 adalah Rp 30,86 triliun. Sehingga totalnya adalah Rp 96,5 triliun,” ujar Nicke saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Ini Tanggapan Tokopedia soal Bocoran Data Pengguna yang Beredar di Facebook



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

[POPULER MONEY] Kekayaan Gatot Nurmantyo | Gurita Bisnis Tommy Soeharto

Whats New
Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Naik Mulai Tahun Depan, Selembar Materai Harus Ditebus Rp 10.000

Whats New
Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Hasil Studi: Gen Z Menyerah Mengejar Pekerjaan Impian akibat Pandemi

Work Smart
Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Jonan Sebut Kampanye BBM Ramah Lingkungan Tugasnya Menkes Terawan

Whats New
Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Tarif Tol Manado-Bitung Rp 1.100/Km, Menteri PUPR: Cukup Murah!

Whats New
BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

BLT UMKM yang Sudah Ditransfer Harus Segera Dicairkan, Ini Alasannya

Whats New
Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Cari Banyak Karyawan, Taspen: Kami Utamakan Orang yang Punya Kepedulian Tinggi

Whats New
Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Penyerapan BLT UMKM Belum 100 Persen, Pelaku Usaha Masih Bisa Daftar

Whats New
Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Punya e-Pas, Nelayan Bisa Agunkan Kapal ke Bank

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun bukan Untuk Selesaikan Jiwasraya

Whats New
Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Sri Mulyani Ingatkan Prabowo soal Anggaran Rp137 Triliun Tak Hanya untuk Belanja Alutsista

Whats New
MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

MK Tolak Gugatan Ninmedia, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Whats New
Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Digitalisasi dan Inovasi Produk, Upaya Bisnis Waralaba Bertahan Selama Pandemi

Smartpreneur
Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Whats New
Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Produk Soda Api Indonesia Kini Bebas Safeguard ke Ukraina

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X