Menpan RB Curhat soal Sulitnya Pangkas PNS yang Tak Produktif

Kompas.com - 06/07/2020, 15:24 WIB
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comIlustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihaknya masih sulit melakukan pemangkasan 20 persen pegawai negeri sipil ( PNS) yang tidak produktif.

Bagaimanapun, pemangkasan ini akan berdampak terhadap anggaran negara.

"Secara birokrasi, tujuan penyederhanaan reformasi birokrasi ending-nya efektivitas dan efisiensi anggaran. Kita enggak bisa pak memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20 persen tidak produktif itu enggak bisa," katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).

Baca juga: New Normal, ASN "Dipaksa" Paham Teknologi Informasi

Tjahjo mengungkapkan, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar reformasi birokrasi ini segera diselesaikan dengan target hingga akhir tahun 2020, tetapi hal itu tetap sulit direalisasikan.

"Kecuali memang dia minta pensiun dini atau ada program pensiun dipercepat, tapi kan menyangkut anggaran juga. Reformasi birokrasi itu ujungnya menyangkut 1,6 juta (PNS)," ucapnya.

Meskipun demikian, Tjahjo menuturkan, pihaknya akan mencoba melakukannya secara bertahap sesuai arahan visi dan misi Presiden.

"Desember nanti kita berharap, yang eselon III, IV, V itu sudah clear. Mengubah pola pikir dari jabatan struktural ke fungsional. Itu secara prinsip bisa. Termasuk Kementerian Agama yang satkernya mencapai puluhan ribu, camat, atau lurah," ujarnya.

Dia juga menyebutkan, hingga Juni ini telah dilakukan reformasi birokrasi sebesar 60 persen. Tjahjo juga menegaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah tidak lagi membuka kesempatan CPNS untuk mengisi jabatan administrasi.

"Juni ini sudah jalan 60 persen (reformasi birokrasi). BKN sudah tidak terima CPNS tenaga administrasi," ucapnya.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan seusai pelantikan terpilihnya kembali sebagai Presiden periode kedua, Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan mengurangi dua level eselon dari sebelumnya empat eselon seperti saat ini.

"Saya minta untuk disederhanakan jadi dua level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, kompetensi," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Whats New
Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X