Pembahasan Reformasi Kesejahteraan Pensiunan PNS Masuki Tahap Akhir

Kompas.com - 06/07/2020, 17:18 WIB
Ilustrasi: Pensiunan PNS mencairkan THR di bank. KOMPAS.ComIlustrasi: Pensiunan PNS mencairkan THR di bank.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan peraturan pemerintah (RPP) dalam rangka reformasi kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan memasuki tahap akhir di Kementerian Keuangan.

"Untuk reformasi kesejahteraan ASN ini kita menyiapkan dua RPP, mengenai gaji dan RPP mengenai pensiun. Dua-duanya sebenarnya sudah dalam mendekati final. Dan dalam exercise terakhir dengan Kementerian Keuangan," kata Sekretaris Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Dia menjabarkan, untuk pensiunan ASN ada tiga pokok utama untuk reformasi. Pertama adalah memberikan manfaat yang memadai. Sebab ASN banyak yang keberatan dengan pemotongan gaji pokok untuk pemanfaatan pensiun.

Baca juga: New Normal, ASN "Dipaksa" Paham Teknologi Informasi

"Jadi yang sekarang ini basis manfaatnya adalah gaji pokok. Gaji pokok kita itu setinggi-tingginya eselon I dengan bakat 4e itu paling sekitar Rp 5 juta. Gaji pokok itu kemudian kita ambil 75 persen. Jadi, misalnya pensiun saya eselon I yang sudah bekerja sekian puluh tahun itu kurang lebih Rp 3,5 juta, jadi ini tentu sangat berat," ungkapnya.

Oleh karena itu, basis manfaat pensiun ini kini dialihkan melalui take home pay bukan gaji pokok. "Take home pay saya sekitar Rp 40 juta. Jadi basisnya dari itu," ucapnya.

Atmaji menegaskan, pemotongan manfaat pensiunan dari take home pay ASN dinilai tidak akan membebani keuangan negara. Dana para pensiunan ASN ini akan nantinya dikelola PT Taspen.

"Kita selama ini masih membebani APBN. Karena begitu pensiun, 100 persen dibayar oleh APBN. Yang ke depan dana kita akan dana dikelola oleh PT Taspen," ucap Wahyu Atmaji yang juga menjabat Komisaris Taspen ini.

Selanjutnya, iuran bersama yang nantinya juga akan ditanggung oleh pemerintah serta para ASN.

"Iuran bersama ini nantinya ditanggung pemerintah dan pegawai yang akan diiurkan bersama, dan diinvestasikan. Manfaatnya akan diharapkan lebih besar dan memberikan jaminan hari tua kepada PNS," katanya.

Sebagai informasi, kepesertaan Taspen meliputi pensiunan PNS, pegawai negeri daerah otonom, pejabat negara, hakim, penerima tunjangan perintis kemerdekaan, dan penerima pensiun anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989.

Peserta Taspen lainnya yakni penerima tunjangan veteran dan dana kehormatan, penerima pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan penerima PNS eks Perusahaan Jawatan Pegadaian Departemen Keuangan.

Dana pensiun yang dikelola Taspen ini berasal dari potongan sebesar 4,75 persen dikalikan penghasilan PNS selama sebulan yang meliputi gaji pokok plus tunjangan keluarga.

Selama ini, penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Sesuai dengan UU tersebut sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (pay as you go).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Gelar Pelatihan Pemasaran dan Manajemen Produk Halal UMKM

Pemerintah Gelar Pelatihan Pemasaran dan Manajemen Produk Halal UMKM

Whats New
Kuartal III 2020, BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Produktif Rp 9,1 Triliun

Kuartal III 2020, BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Produktif Rp 9,1 Triliun

Whats New
Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

Whats New
Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Whats New
Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Whats New
Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Earn Smart
Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Whats New
Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Whats New
Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Whats New
Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Whats New
BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

Whats New
Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Whats New
Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Whats New
Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi 'Tukang Sayur' Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi "Tukang Sayur" Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Smartpreneur
Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X