Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampak Pandemi, DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Perekonomian

Kompas.com - 06/07/2020, 20:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyatakan, pemerintah harus bertindak cepat dalam menangani perekonomian di tengah pandemi virus corona.

Menurut Deddy, Indonesia berada di ambang krisis ekonomi jika rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diusulkan Presiden Joko Widodo dan telah disetujui DPR tidak segera dilaksanakan oleh kementerian-lembaga dan pemerintah daerah.

“Semua orang tahu bahwa resesi ekonomi itu terjadi karena rendahnya sisi permintaan (demand). Demand rendah karena uang tunai yang beredar di masyarakat sangat terbatas, saat ini hanya belanja pemerintah yang bisa membantu ketika aktivitas ekonomi setengah lumpuh akibat terjadi pandemi,” kata Deddy dalam keterangannya, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Percepat Realisasi Anggaran Pemerintah di Semester II akan Dorong Ekonomi RI

“Tetapi yang terjadi malah lambatnya penyerapan anggaran oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” sambung Deddy.

Menurut Deddy, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia (BI) harus bersinergi dengan baik untuk mempercepat penyaluran anggaran PEN.

“Ketiga instansi itu adalah ‘bottleneck’ yang bertanggung jawab terhadap lambannya penyaluran berbagai stimulus yang telah disepakati Pemerintah dan DPR RI,” ujar Deddy.

Deddy menjelaskan, alokasi anggaran tersebut terbagi atas dua kategori. Yaitu, alokasi untuk sektor kesehatan dalam rangka menghadapi pandemi sebesar Rp 87,55 triliun dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp6 triliun hingga Rp 7,65 triliun.

Baca juga: Kadin Ramal Ekonomi Kuartal II Terkontraksi 6 Persen, Ini Penyebabnya

Tetapi sejauh ini, kata Deddy, anggaran yang terealisasi masih sangat rendah, misalnya di sektor kesehatan kurang dari 5 persen yang diserap, sektor perlindungan sosial meski persentase penyerapannya tinggi tetapi baru di angka 34,06 persen.

Sementara sektor kementerian dan lembaga sangat rendah, yaitu sekitar 4,01 persen sektor UMKM meski telah mencapai 22,74 persen, tetapi sebenarnya persentase itu terangkat karena penempatan dana di bank-bank milik negara.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ekonomi Jawa Tengah Diprediksi Tumbuh 5,3 Persen, Didorong Investasi dan Konsumsi

Ekonomi Jawa Tengah Diprediksi Tumbuh 5,3 Persen, Didorong Investasi dan Konsumsi

Whats New
Saham Sektor Teknologi Catatkan Kenaikan Paling Tinggi Awal 2023, Ini Katalisnya

Saham Sektor Teknologi Catatkan Kenaikan Paling Tinggi Awal 2023, Ini Katalisnya

Whats New
Soal Jalan Berbayar, Bos Bluebird: Kalau Bisa Taksi Digratiskan

Soal Jalan Berbayar, Bos Bluebird: Kalau Bisa Taksi Digratiskan

Whats New
8 Penyakit Kritis yang Biaya Rawat Inapnya Ditanggung Asuransi

8 Penyakit Kritis yang Biaya Rawat Inapnya Ditanggung Asuransi

Whats New
Airlangga Sebut RI Tak Akan Setop Ekspor Sawit ke Eropa

Airlangga Sebut RI Tak Akan Setop Ekspor Sawit ke Eropa

Whats New
Kurangi Konsumsi Listrik, Perusahaan Wajib Bangun Infrastruktur Green Data Center

Kurangi Konsumsi Listrik, Perusahaan Wajib Bangun Infrastruktur Green Data Center

Rilis
Strategi Anak Usaha ABM Investama Perkuat Ekosistem Logistik Nasional

Strategi Anak Usaha ABM Investama Perkuat Ekosistem Logistik Nasional

Rilis
Larang Minyakita Dijual Online, Kemendag Turunkan 6.678 Tautan Toko 'Online'

Larang Minyakita Dijual Online, Kemendag Turunkan 6.678 Tautan Toko "Online"

Whats New
Program Kartu Prakerja Gelombang 48 Belum Dimulai, PMO: Baru Sekadar Daftar Akun

Program Kartu Prakerja Gelombang 48 Belum Dimulai, PMO: Baru Sekadar Daftar Akun

Whats New
Januari 2023, Penjualan Eceran Diprediksi Tumbuh 1,7 Persen secara Tahunan

Januari 2023, Penjualan Eceran Diprediksi Tumbuh 1,7 Persen secara Tahunan

Whats New
Dukung Promosi UMKM, GoSend Sediakan Wadah Komunitas Best Seller GoSend

Dukung Promosi UMKM, GoSend Sediakan Wadah Komunitas Best Seller GoSend

Whats New
Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, INACA Minta Keamanan Penerbangan Ditingkatkan

Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, INACA Minta Keamanan Penerbangan Ditingkatkan

Whats New
Kartu Prakerja Diperkenalkan Lagi di Forum PBB, Disebut Berdampak Positif untuk Kesejahteraan

Kartu Prakerja Diperkenalkan Lagi di Forum PBB, Disebut Berdampak Positif untuk Kesejahteraan

Whats New
Kementan Fokus Tuntaskan Arahan Presiden Tanam 1 Juta Batang Kelapa Sesuai Target

Kementan Fokus Tuntaskan Arahan Presiden Tanam 1 Juta Batang Kelapa Sesuai Target

Smartpreneur
Indonesia dan Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

Indonesia dan Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+