Pembudidaya Pertanyakan Realisasi Kerja Sama dengan Eksportir Benur

Kompas.com - 07/07/2020, 13:20 WIB
Benih lobster senilai Rp 37 miliar yang berhasil digagalkan penyelundupannya oleh pemerintah di Jambi pada Kamis (18/4/2019). Dok. Kementerian Kelautan dan PerikananBenih lobster senilai Rp 37 miliar yang berhasil digagalkan penyelundupannya oleh pemerintah di Jambi pada Kamis (18/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengaku belum ada langkah konkret dari eksportir untuk mengajak pembudidaya benih lobster bekerja sama.

Ketua Harian DPP KNTI, Dani Setiawan mengatakan, banyak nelayan maupun pembudidaya di daerah Lombok Timur melaporkan belum ada eksportir benur yang mengajak kerjasama dalam budidaya lobster.

Padahal, dalam peraturan yang dikeluarkan KKP, eksportir wajib melalukan budidaya yang ditunjukkan dengan sudah panen secara berkelanjutan dan telah melepasliarkan 2 persen lobster dari hasil budidaya dengan ukuran sesuai hasil panen.

Baca juga: Ada Politisi Gerindra di Balik Eksportir Benur, Menteri Edhy: Tidak Masalah, Saya Siap Dikritik

Hal itu diatur dalam Keputusan DJPT Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Benih Bening Lobster (Puerulus) di Wilayah WPP-NRI.

"Implementasi dari Peraturan Menteri (yang mewajibkan eksportir) bermitra dengan nelayan dan pembudidaya, dari laporan anggota kami sebenarnya belum ada yang konkret," kata Dani kepada Kompas.com, Selasa (7/7/2020).

Dia pun mempertanyakan mengapa sudah ada eksportir yang telah mengekspor benih lobster. Padahal budidaya hingga panen lobster siap konsumsi membutuhkan waktu berbulan-bulan.

"Seharusnya satu kelompok pembudidaya bisa didatangi puluhan perusahaan yang nawarin kerjasama. Tapi sampai sekarang belum ada yang terealisasi, tiba-tiba sudah ada orang ekspor benih," ungkap Dani.

Baca juga: Menteri Edhy Soal Eksportir Benih Lobster: Siapa yang Mendaftar, Kami Terima...

Untuk itu, KNTI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kembali mengawasi para eksportir. Bahkan jika perlu, KKP harus membuat peraturan turunan yang lebih rinci dan mengikat.

"Sejak awal KNTI mendorong Permen ini harus diorientasikan untuk pengembangan budidaya lobster di Indonesia, karena itu masa depan. Lobster kita sudah punya sumber dayanya, kalau dimanfaatkan untuk membesarkan industri lobster di negara lain, ekonomi kita enggak punya budidaya yang besar nantinya," pungkas Dani.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X