RI Jadi Upper Middle Income Country, Sri Mulyani: Belum Tentu Kita Jadi High Income...

Kompas.com - 07/07/2020, 16:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal, salah satunya tentang stimulus PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk sejumlah industri. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal, salah satunya tentang stimulus PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk sejumlah industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia baru saja menaikkan peringkat Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income) dari sebelumnya negara dengan pendapatan menengah ke bawah (lower middle income).

Kenaikan status tersebut diberikan setelah berdasarkan assessment Bank Dunia terkini Gross National Income ( GNI) per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 dollar AS dari posisi sebelumnya 3.840 dollar AS.

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan kelas tersebut bukan berarti Indonesia bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country.

Baca juga: Luhut: Bank Dunia Naikkan Indonesia Jadi "Upper Middle Income Country"

Pasalnya, banyak negara yang sudah lebih dari 30 tahun berada di posisi upper middle income tapi belum juga naik kelas jadi high income country.

"Artinya mereka masuk dalam middle income trap. Indonesia harus berusaha agar tidak ada di kondisi middle income trap," jelas Sri Mulyani ketika melalukan rapat kerja dengan Komite IV DPR RI, Selasa (7/7/2020).

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, hanya beberapa negara di Asia yang akhirnya mampu menjadi negara berpendapatan tinggi, yaitu Singapura dan Korea Selatan.

Sementara beberapa negara lainnya, yaitu Malaysia, Brazil, China, hingga Thailand kini masih masuk dalam kategori upper inddle income.

Untuk bisa lepas dari jebakan kelas menengah, Sri Mulyani menekankan pentingnya memahami penyabab suatu negara masuk dalam perangkap tersebut. Seperti dari sisi produksi, daya saing, hingga kualitas sumber daya manusia.

Baca juga: Sri Mulyani: Covid-19 Timbulkan Efek Domino yang Luar Biasa

"Oleh karena itu kita harus melihat faktor pondasi yang menentukan produksi, daya saing, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia," jelas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan Gross National Income (GNI) per kapita dalam 4 kategori, yaitu: Low Income (1.035 dollar AS), Lower Middle Income (1.036 dollar AS - 4.045 dollar AS), Upper Middle Income (4.046 dollar AS - 12.535 dollar AS) dan High Income (di atas 12.535 dollar AS).

GNI adalah total pendapatan warga negara domestik dan asing yang diklaim oleh penduduk dan yang terdiri dari Produk Domestik Bruto (PDB) ditambah faktor pendapatan yang diterima oleh warga asing, dikurangi pendapatan yang diperoleh dalam ekonomi domestik oleh orang non-penduduk.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Whats New
Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X