6 Daerah Kena Sanksi dari Sri Mulyani karena APBD Tak Seusai Ketentuan

Kompas.com - 07/07/2020, 17:47 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan hingga saat ini terdapat enam daerah yag mendapatkan sanski penundaan transfer dana alokasi umum (DAU).

Pasalnya, dari enam daerah tersebut, satu daerah belum melakukan laporan penyesuaian APBD sementara lima daerah lain laporannya tak sesuai dengan ketentuan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, serta PMK Nomor 35 tahun 2020 mengenai Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Sampai hari ini ada enam daerah, satu daerah belum lapor dan lima daerah belum sesuai. Kalau belum ada perubahan akan dikenai sanksi penundaan DAU sebesar 35 persen," jelas Sri Mulyani ketika rapat dengan Komite IV DPD RI, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Sri Mulyani Wajibkan Pemda Alokasikan APBD Tangani COVID-19

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, secara keseluruhan 541 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD dengan 536 di antaranya telah sesuai dengan memenuhi ketentuan pemerintah pusat.

Adapun ketentuan tersebut meliputi pemenuhan rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal dengan relaksasi minimal 35 persen, penurunan penerimaan asli daerah (PAD) yang ekstrim sebagai dampak turunnya aktivitas perekonomian, serta perkembangan pandemi Covid-19 du daerah yang perlu ditangani dengan anggaran yang memadai.

Sebelumnya, Sri Mulyani sempat meminta semua daerah segera merealokasi anggaran dan fokus pada penanganan virus corona atau Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sri Mulyani pun mengancam akan menunda transfer dana alokasi umum (DAU) kepada pemerintah daerah yang belum merealokasi anggaran.

"Kami bisa lakukan penundaan untuk transfer DAU. Jadi, artinya kami sekarang betul-betul sangat serius," kata Sri Mulyani usai rapat kabinet paripurna, Selasa (14/4/2020).

Sri Mulyani menegaskan, teguran hingga sanksi tegas bagi daerah ini sudah sesuai dengan instruksi yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Sebab, Presiden menemukan masih banyak daerah yang belum memfokuskan anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Presiden hingga hari ini menyampaikan bahwa beliau masih melihat beberapa daerah yang masih bussiness as usual. Belanja sosial tidak naik, belanja barangnya masih belum berubah, sehingga seolah-olah semuanya belum sampai ke daerah bahwa mereka perlu mengubah APBD," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[TREN WISATA KOMPASIANA] 10 Destinasi di Kota Vancouver Kanada | Menggapai Atap Dunia, Everest Base Camp | Fenomena Hotel Kasino di Las Vegas Strip

[TREN WISATA KOMPASIANA] 10 Destinasi di Kota Vancouver Kanada | Menggapai Atap Dunia, Everest Base Camp | Fenomena Hotel Kasino di Las Vegas Strip

Rilis
Impor Alkes Capai Rp 150 Triliun, Bahlil Ajak Investor Asing Masuk Sektor Kesehatan

Impor Alkes Capai Rp 150 Triliun, Bahlil Ajak Investor Asing Masuk Sektor Kesehatan

Whats New
SNV Indonesia Kampanyekan Pentingnya Prokes pada Kelompok Rentan

SNV Indonesia Kampanyekan Pentingnya Prokes pada Kelompok Rentan

Rilis
Investigasi Dugaan Kebocoran Data, BRI Life Jamin Keamanan Polis Nasabah

Investigasi Dugaan Kebocoran Data, BRI Life Jamin Keamanan Polis Nasabah

Whats New
Bahlil: Investasi dari AS, Australia, dan Korsel Bakal Masuk Tahun Ini

Bahlil: Investasi dari AS, Australia, dan Korsel Bakal Masuk Tahun Ini

Whats New
Pemerintah Sebut Investasi Besar Bakal Masuk ke Kalimantan Utara

Pemerintah Sebut Investasi Besar Bakal Masuk ke Kalimantan Utara

Whats New
Kementerian PUPR Tambah Fasilitas RS di Yogyakarta

Kementerian PUPR Tambah Fasilitas RS di Yogyakarta

Rilis
Agar Ekowisata Berkembang, 10.000 Bibit Bakau Ditanam di Mandalika

Agar Ekowisata Berkembang, 10.000 Bibit Bakau Ditanam di Mandalika

Rilis
Bantu Warga Terdampak PPKM, Pengusaha Peduli NKRI Kembali Galang Donasi

Bantu Warga Terdampak PPKM, Pengusaha Peduli NKRI Kembali Galang Donasi

Rilis
BCA Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BCA Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Cara Daftar Prakerja Gelombang 18

Cara Daftar Prakerja Gelombang 18

Whats New
KSPSI Bareng Polri Gelar Vaksinasi Gratis untuk Buruh, Simak Jadwalnya

KSPSI Bareng Polri Gelar Vaksinasi Gratis untuk Buruh, Simak Jadwalnya

Whats New
Startup Tanijoy Diduga Gelapkan Uang 430 Lender Senilai Rp 4,5 Miliar

Startup Tanijoy Diduga Gelapkan Uang 430 Lender Senilai Rp 4,5 Miliar

Whats New
Perhimpunan Pemberi Pinjaman Tanijoy Berencana Selesaikan Masalah Lewat Jalur Hukum

Perhimpunan Pemberi Pinjaman Tanijoy Berencana Selesaikan Masalah Lewat Jalur Hukum

Whats New
Saingi Nelayan Asing, KKP Izinkan Kapal Pukat Ikan Beroperasi di Perbatasan

Saingi Nelayan Asing, KKP Izinkan Kapal Pukat Ikan Beroperasi di Perbatasan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X