Pemerintah Serap Rp 9,5 Triliun dari Lelang Sukuk Negara 7 Juli 2020

Kompas.com - 07/07/2020, 18:00 WIB
Ilustrasi rupiah. THINKSTOCKS/FITRIYANTOANDIIlustrasi rupiah.
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali melelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara hari ini, Selasa (7/7/2020).

Dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, pemerintah menyerap Rp 9,5 triliun dari lelang sukuk hari ini.

"Total penawaran yang masuk sebesar Rp41.606.300.000.000,00 (empat puluh satu triliun enam ratus enam miliar tiga ratus juta rupiah)," tulis DJPPR.

Baca juga: Cadangan Devisa Naik, Rupiah Ikut Menguat

Adapun Seri sukuk yang dilelang adalah 1 seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara - Syariah) dan 5 seri PBS (Project Based Sukuk).

Sebelumnya Pemerintah hanya menargetkan mendapatkan minimal Rp 7 triliun dari lelang sukuk tersebut.

Sementara itu, tanggal jatuh temponya yakni 8 Januari 2021 hingga yang paling lama pada 15 Oktober 2046. Imbalan yang ditawarkan dari lelang sukuk ini yakni diskonto hingga 8,62 persen.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Stimulus untuk Koperasi

Lelang sukuk dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam (multiple price).

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang.

Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Baca juga: Pengamat: Jangan Ada Penyelundupan Pajak pada Kebijakan Cukai



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X