Menteri Edhy Janji Stop Impor Garam, tetapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji untuk menutup keran impor garam. Asalkan, lanjut dia, produksi garam lokal sudah bisa memenuhi kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan industri.

"Karena industri butuh yang NaCl 97 persen, dan kalau bisa di atas 97 semua, baru kita akan menuntut impor garam ditutup," kata Edhy saat kunjungan ke Cirebon, seperti dikutip Antara, Rabu (8/7/2020).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, garam impor masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri yang membutuhkan garam dengan kualitas tertentu. Umumnya garam industri harus memenuhi kandungan NaCl (Natrium Klorida) di atas 97 persen.

"Yang akan saya lakukan terhadap garam rakyat ini, saya akan pastikan kualitas garam kita NaCl-nya di atas 97 persen," kata Edhy.

Baca juga: KKP Targetkan Produksi Garam Lokal Capai 3 Juta Ton

Dia menuturkan, produksi garam rakyat yang sekarang ini NaCl-nya masih di bawah 97 persen, karena itu tidak bisa memasok ke industri seperti industri farmasi hingga tambang minyak.

Lanjut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mencoba membantu petani garam dalam budidaya agar kadar NaCl bisa dinaikkan.

Selain menaikkan NaCl, produksi garam rakyat juga butuh diperbanyak hal ini agar ketika ada permintaan dari industri yang besar bisa memasoknya.

Namun, untuk saat ini pihaknya tidak bisa melakukan penutupan impor garam industri. Sebab, ketika tidak ada impor, kata dia, maka industri-industri yang membutuhkan garam akan mati.

"Kalau sekarang kita tidak bisa menuntut karena produksinya belum ada. Kita ngotot tidak boleh ada garam impor, maka industri-industri yang lain akan mati," kata Edhy.

Baca juga: Menteri KKP: Pemerintah Tak Biarkan Petambak Garam Sengsara

Dia menjelaskan, untuk meningkatkan produksi garam rakyat, maka butuh alat dan teknologi terbaru. Selain itu, penggunaan geo-membran juga bisa menaikkan produksi sampai 40 persen.

"Caranya produksi garam harus dibantu dengan geo-membran, karena bisa menambah produksi sampai 40 persen. Kita cari juga alternatif, kami mau cari jalan keluar untuk para petani garam," ujar Edhy.

Sebagai informasi, tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan alokasi kuota impor garam untuk kebutuhan industri sebesar 2,9 juta ton. Kuota impor itu meningkat 200.000 ton dibandingkan tahun lalu.

Dilansir dari Harian Kompas, di pengujung 2019, produksi garam tercatat 2,86 juta ton atau meningkat dibandingkan realisasi 2018 yang mencapai 2,72 juta ton.

Baca juga: Ini Saran PT Garam agar Harga Garam Rakyat Tak Anjlok

Akan tetapi, sekalipun produksi meningkat, harga garam di petambak rakyat terjun bebas hingga ke level Rp 150- Rp 250 per kilogram atau hanya 10 persen dari harga pada tahun lalu yang berkisar Rp 1.600 per kg.

Nasib petambak garam rakyat bak sudah jatuh tertimpa tangga, penyerapan garam rakyat oleh industri pun belum optimal.