Kompas.com - 08/07/2020, 09:00 WIB
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memberikan sambutan ketika Penganugerahan Paramakarya 2019 di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (28/11/2019). Pemerintah memberikan penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai telah memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMenteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memberikan sambutan ketika Penganugerahan Paramakarya 2019 di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (28/11/2019). Pemerintah memberikan penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai telah memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan banyak perusahaan yang tidak melaporkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya ke dinas tenaga kerja setempat.

Hal ini menjadi salah satu penyebab data pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan milik pemerintah mengalami stagnasi sejak 27 Mei 2020.

"Sebenarnya naik turunnya jumlah PHK ini kecil karena banyak pekerja sudah kerja kembali dirumahkan. Lalu PHK juga kan prosedur panjang, kebanyakan mereka dirumahkan. Kalau ada PHK ditemukan, banyak sekali perusahaan tidak dilaporkan ke kami," ujar Ida saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Soal Eksportir Benih Lobster, Edhy Prabowo: Silahkan Diaudit

Ida menyebut, saat ini data pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan masih tetap 2,8 juta orang sejak 27 Mei 2020.

Ia mengatakan, sejumlah hal juga menjadi penyebab data PHK stagnan. Pertama banyak perusahaan yang melakukan perundingan PHK secara bipartit dengan karyawan saja.

Beberapa perusahaan yang melakukan perundingan bipartit yakni Grab, Gojek dan Lion Air. PHK karyawannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Seperti Grab misalnya, mereka menyelesaikan masalah di internal mereka saja. Jadi data hanya segitu-segitu saja karena ternyata ada yang dirumahkan tapi banyak juga yang sudah mulai dipekerjakan kembali," ujarnya.

Baca juga: Soal Aturan Sepeda, Ini 5 Hal yang Akan Dilarang Kemenhub

"Saya datang ke kawasan industri juga banyak yang beroperasi. Kita tinggal pastikan protokol kesehatannya saja agar tak ada Covid-19," sambungnya.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menyebutkan, angka pekerja industri atau perusahaan yang dirumahkan dan juga terkena PHK mencapai 6,4 juta orang.

Data tersebut berbeda dengan data pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat angka pekerja yang terkena PHK hanya 2,8 juta pekerja.

Baca juga: Pemerintah Akan Tutup Jiwasraya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APLN Bayarkan Kupon Obligasi Global Senilai 300 Juta Dollar AS

APLN Bayarkan Kupon Obligasi Global Senilai 300 Juta Dollar AS

Rilis
Bangkitkan Jiwa Kreativitas Masyarakat Indonesia, Jenius Gelar Co.Creation Week 2021

Bangkitkan Jiwa Kreativitas Masyarakat Indonesia, Jenius Gelar Co.Creation Week 2021

BrandzView
Pemerintah Mau Berhenti Impor BBM pada 2027

Pemerintah Mau Berhenti Impor BBM pada 2027

Whats New
Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Whats New
Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Whats New
Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Whats New
Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

BrandzView
Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Whats New
IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

Whats New
Update Syarat Naik Kereta Api Periode Libur Nataru

Update Syarat Naik Kereta Api Periode Libur Nataru

Whats New
Sri Mulyani Sebut Lifting Migas Terus Menurun

Sri Mulyani Sebut Lifting Migas Terus Menurun

Whats New
Rincian Aturan WFO Selama Penerapan PPKM Level 2 di Jakarta

Rincian Aturan WFO Selama Penerapan PPKM Level 2 di Jakarta

Whats New
Menperin Beberkan 5 Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Industri Hijau yang Berkelanjutan

Menperin Beberkan 5 Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Industri Hijau yang Berkelanjutan

Whats New
Kompor Induksi Lebih Hemat? Begini Hitung-hitungannya Menurut PLN

Kompor Induksi Lebih Hemat? Begini Hitung-hitungannya Menurut PLN

Rilis
Kemenhub Lakukan Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Kemenhub Lakukan Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.