5 Tahun ke Depan, Jumlah Pegawai Kemenkeu Berkurang 7.188 Orang

Kompas.com - 08/07/2020, 10:47 WIB
Kantor Kementerian Keuangan KEMENTERIAN KEUANGANKantor Kementerian Keuangan
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerapkan kebijakan minus growth pegawai sesuai rencana strategis nasional 2020-2024. Artinya, Kemenkeu tidak akan menambah jumlah pegawai dalam lima tahun ke depan.

Hal tersebut merupakan bagian dari reformasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tengah gencar dilakukan Kemenkeu di bawah komando Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Kemenkeu menargetkan setidaknya terdapat penurunan pegawai sebanyak 800 hingga 1.800 orang per tahun dalam lima tahun ke depan.

Baca juga: Kemenkeu Hentikan Sementara Rekrutmen CPNS dan Mahasiswa STAN

"Minus growth di sepanjang periode lima tahun ke depan ditargetkan pada rentang -1,2 persen hingga -2,2 persen per tahun dengan rata-rata penurunan jumlah pegawai per tahun yang diharapkan adalah sebesar minimal 800 sampai dengan 1.800 orang," seperti dikutip dari PMK tersebut, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Di dalam PMK tersebut dijelaskan, jumlah PNS Kemenkeu pada tahun 2024 mendatang bakal sebanyak 75.263 orang. Sementara per 1 Januari 2020 ini jumlah PNS Kemenkeu sebanyak 82.451 orang.

Artinya, dalam lima tahun ke depan setidaknya 7.188 pegawai Kemenkeu akan berkurang, baik dikarenakan pensiun serta keluar selain karena pensiun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kebijakan minus growth tersebut pun bakal dilaksanakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi dan enterprise architecture (EA), serta mendorong pengembangan kompetensi sebagai alternatif pemenuhan pegawai.

Baca juga: Meraba Akhir Riwayat Jiwasraya...

Kebijakan minus growth secara konsisten diharapkan membuat Kemenkeu menjadi institusi yang lebih ramping dan lebih efisien dalam melaksanakan proses bisnisnya karena pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dengan rasio belanja pegawai yang terkendali.

Adapun dengan demikian, di dalam lima tahun ke depan bakal melakukan moratorium atau penundaan rekrutmen CPNS. Di sisi lain, Kemenkeu juga bakal melakukan moratorium mahasiswa PKN STAN pada tahun 2020.

Namun demikian, kebijakan tersebut bisa diberlakukan pada tahun berikutnya dalam upaya mencapai targeth minus growt,

Adapun kebutuhan SDM di sepanjang periode 5 (lima) tahun ke depan, akan dioptimalisasi pemenuhannya melalui redistribusi pegawai secara bertahap bagi unit/ satuan kerja dengan kebutuhan SDM yang mendesak, pengembangan kompetensi pegawai, dan dalam hal dibutuhkan SDM dengan kompetensi tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari internal, akan dipenuhi melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara selektif dan terbatas.

Baca juga: Menaker: Banyak Perusahaan Tidak Laporkan PHK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Mau Berhenti Impor BBM pada 2027

Pemerintah Mau Berhenti Impor BBM pada 2027

Whats New
Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Whats New
Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Whats New
Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Whats New
Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

BrandzView
Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Whats New
IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

Whats New
Update Syarat Naik Kereta Api Periode Libur Nataru

Update Syarat Naik Kereta Api Periode Libur Nataru

Whats New
Sri Mulyani Sebut Lifting Migas Terus Menurun

Sri Mulyani Sebut Lifting Migas Terus Menurun

Whats New
Rincian Aturan WFO Selama Penerapan PPKM Level 2 di Jakarta

Rincian Aturan WFO Selama Penerapan PPKM Level 2 di Jakarta

Whats New
Menperin Beberkan 5 Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Industri Hijau yang Berkelanjutan

Menperin Beberkan 5 Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Industri Hijau yang Berkelanjutan

Whats New
Kompor Induksi Lebih Hemat? Begini Hitung-hitungannya Menurut PLN

Kompor Induksi Lebih Hemat? Begini Hitung-hitungannya Menurut PLN

Rilis
Kemenhub Lakukan Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Kemenhub Lakukan Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Whats New
DKI Jakarta PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi dan WFO Maksimal 50 Persen

DKI Jakarta PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi dan WFO Maksimal 50 Persen

Whats New
Agar Sukses Jangkau Pasar Ekspor, Kemendag: Ekspor Produk Berkelanjutan

Agar Sukses Jangkau Pasar Ekspor, Kemendag: Ekspor Produk Berkelanjutan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.