2 Alasan Pemerintah Tiadakan Penerimaan CPNS Tahun Ini

Kompas.com - 08/07/2020, 11:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, menegaskan kalau tahun ini pemerintah tidak akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2020 (CPNS 2020).

"Karena (tahapan) ujian wawancara dan lain-lain ditunda karena Covid-19. Keputusan untuk (ujian penerimaan CPNS) 2021 belum ada. Masih proses," kata Tjahjo dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/7/2020).

Selain itu, pemerintah juga sementara waktu meniadakan penerimaan peserta didik di sekolah-sekolah kedinasan. Kendati demikian, lanjut dia, ada sekolah kedinasan yang mendapat pengecualian seperti Akmil, Akpol, dan sekolah kedinasan BIN.

Berikut beberapa alasan pemerintah tiadakan penerimaan CPNS di 2020:

Baca juga: Syarat Cairkan Tapera Sebelum Pensiun: Meninggal atau Nganggur 5 Tahun

1. Seleksi CPNS 2019 molor

Pandemi virus corona membuat seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019 molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Seleksi CPNS 2019 baru menyelesaikan tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Sampai saat ini, pemerintah belum juga mengumumkan kapan waktu penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Padahal jika mengacu jadwal, proses seleksi seharusnya sudah rampung pada Mei, termasuk pemberkasan.

Tes SKB sendiri terbilang panjang di sejumlah instansi, baik pusat maupun daerah, karena adanya beberapa tahapan, di antaranya tambahan tes berupa tes psikologi, tes fisik, hingga wawancara.

2. Ketersediaan anggaran

Tjahjo menyebut, penundaan penerimaan CPNS juga dilakukan karena pertimbangan anggaran. Pemerintah sendiri saat ini tengah melakukan pengetatan anggaran setelah pandemi Covid-19.

Baca juga: Jika PNS Aktif Meninggal, Ahli Waris Dapat Apa?

Halaman:
Sumber Antara


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.