Sambangi KPK, Ini yang Dibicarakan Erick Thohir

Kompas.com - 08/07/2020, 14:57 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir saat bertemu dengan pimpinan KPK pada Rabu (8/7/2020). Dok. Kementerian BUMNMenteri BUMN Erick Thohir saat bertemu dengan pimpinan KPK pada Rabu (8/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir mengunjungi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (8/7/2020) siang hari ini.

Dalam kunjungannya itu, Erick didampingi Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, kedatangan Erick bersama kedua wakilnya itu terkait dana talangan dan penjaminan dari pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga: Jamin Kredit UMKM, Dua BUMN Ini Disuntik Sri Mulyani Rp 6 Triliun

“(Kami) minta dari KPK untuk bisa memberikan pendampingan supaya dana-dana yang diberikan negara kepada BUMN bisa disalurkan, busa digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, enggak melanggar hukum,” ujar Arya dalam keterangannya, Rabu.

Arya berharap, dengan menggandeng KPK penggunaan dana dari pemerintah itu bisa berjalan dengan baik.

“KPK juga menyambut gembira dan sangat bagus pertemuan itu, sangat baik sambutan dari KPK dimana kita berinisiatif minta pendampingan dari KPK,” kata Arya.

Dalam pertemuan tersebut, Erick diterima langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri beserta pimpinan lembaga anti rasuah lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 6 triliun kepada dua BUMN penjaminan kredit, PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero).

Bendahara Negara itu menjelaskan, dengan PMN tersebut diharapkan kedua BUMN memiliki kemampuan modal untuk menjamin risiko dari penyaluran kredit perbankan yang disalurkan ke pelaku UMKM.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, secara keseluruhan pemerintah menganggarkan Rp 123,4 triliun dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dialokasikan khusus untuk UMKM.

Pemerintah pun bakal membayarkan iuran penjaminan sebesar Rp 5 triliun untuk penyaluran kredit modal kerja UMKM yang diproyeksi bisa mencapai Rp 100 triliun hingga 2021 mendatang.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X