Garuda Indonesia Berharap Dana Talangan Pemerintah Rp 8,5 Triliun Segera Direalisasikan

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berharap dana talangan dari pemerintah bisa segera cair guna menjaga kelangsungan bisnis perusahaan.

Direktur Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menuturkan perseroan akan menghadapi kondisi yang sulit jika dana talangan tersebut tidak terealisasi. Pandemi Covid-19, bagaimanapun, telah menyebabkan masyarakat tidak bepergian sehingga berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan.

"Dana talangan dari pemerintah akan sangat membantu kami menghadapi kondisi saat ini. Dana tersebut akan kami gunakan sebagai modal kerja agar roda bisnis perusahaan tetap berjalan," ujarnya saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Bos Garuda: Pesawat Kita Bersaing Dapat Parkir di Bandara Soekarno-Hatta

Irfan menuturkan, dana talangan tersebut juga akan membantu kelancaran arus kas perusahaan sehingga bisa survive dalam kondisi seperti saat ini. Dia juga memastikan dana tersebut tidak untuk mem-PHK karyawan.

Namun demikian, Irfan mengaku belum tahu perkembangan terakhir mengenai proses pembahasan dana talangan yang disiapkan pemerintah tersebut. 

"Terus terang, bisnis Garuda akan sangat berat jika tidak ada dana talangan dari pemerintah. Saat ini yang kami lakukan adalah dengan melakukan restrukturisasi dan refinancing berbagai kewajiban agar tidak terlalu membebani keuangan kami," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sebelumnya mengatakan, dana talangan dari pemerintah ke Garuda Indonesia sebesar Rp 8,5 triliun bukan berasal dari dana APBN.

Baca juga: Dirut Garuda: Dana Talangan Pemerintah Bukan untuk Bayar Utang

Menurut dia, dalam hal tersebut pemerintah tak memberikan dana langsung ke Garuda Indonesia. Pemerintah, lanjut Arya, hanya akan menjadi penjamin bagi maskapai pelat merah itu.

“Dia (dana talangan) bukan (berasal dari) APBN, tapi dia seperti pinjaman diberikan kepada Garuda, dan Garuda lagi mencari siapa yang bisa memberikan dana tersebut Rp 8,5 triliun, jadi pemerintah hanya fungsinya sebagai penjamin, bukan pemberi dana,” ujar Arya saat teleconference dengan wartawan, Selasa (2/6/2020).