Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekerja Sektor Ketenagalistrikan Tolak RUU Cipta Kerja, ini Alasannya

Kompas.com - 09/07/2020, 17:41 WIB
Rully R. Ramli,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

Bukan hanya itu, RUU Cipta kerja juga berpotensi menghilangkan hak DPR untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan tarif listrik.

Pasal 34 (1) RUU Cipta Kerja menyebutkan, pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen. Padahal, di dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 menyebutkan, pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPR RI.

"Jadi nanti tarif itu oleh pemerintah tanpa campur tangan," katanya.

Oleh karenanya, Andy mendorong agar pembahasan RUU Cipta Kerja tidak dilanjutkan.

"Itu yang menjadi dasar kami menolak RUU sub klaster ketenagalistrikan," ucapnya.

Baca juga: Penjelasan PLN Soal Tagihan Listrik yang Kembali Membengkak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com