Aturan Direvisi, Jokowi Teken Perpres Baru Kartu Prakerja

Kompas.com - 10/07/2020, 10:13 WIB
Banyak pekerja yang di-PHK berusaha mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan lewat skema Kartu Prakerja ADITYA PRADANA PUTRA/AntaraBanyak pekerja yang di-PHK berusaha mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan lewat skema Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo baru saja meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.

Perpres tersebut merupakan revisi dari Perpres Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Di dalam pasal 31 A aturan baru tersebut diatur mengenai pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk dalam lingkup pengaturan barang dan jasa pemerintah.

Baca juga: Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja: Yang Dihentikan Paket Program Pelatihan!

Hal tersebut tidak tertuang di dalam aturan sebelumnya.

Namun demikian, pemerintah bakal tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Pemberian dan pelaksanaan manfaat dan pemilihan paltform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa," jelas beleid tersebut seperti dikutip Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Lebih lanjut, Perpres baru itu juga menyatakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan Komite Cipta Kerja serta tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana sebelum Perpres baru dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada itikad baik.

Adapun kebijakan yang dimaksud di antaranya, kerja sama dengan platform digital, termasuk dengan lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan platform digital.

Baca juga: Ada Konflik Kepentingan di Kartu Prakerja?

Selain itu juga mengenai penetapan penerima Kartu Prakerja, serta program pelatihan yang telah dikurasi oleh Manajemen Pelaksana dan dipilih oleh penerima manfaat Kartu Prakerja.

"Selain itu terkait besaran biaya program pelatihan, insentif yang telah dibayarkan kepada penerima Kartu Prakerja, dan besaran biaya jasa yang dikenakan platform digital kepada lembaga pelatihan," jelas pasal 31B ayat (2).

Pada ayat (3) dan (4) pasal yang sama dikatakan, kebijakan dan tindakan tersebut dapat dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite Cipta Kerja.

"Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan masukan dari Kementerian/Lembaga terkait," jelas aturan itu.

Selain itu pada Pasal 31C beleid diatur pula ketentuan baru bagi peserta Kartu Prakerja yang tidak sesuai syarat namun telah menerima bantuan biaya pelatihan.

Peserta yang tidak memenuhi syarat dan telah menerima bantuan biaya pelatihan diwajibkan untuk mengembalikan insentif tersebut.

Sesuai syarat, peserta Kartu Prakerja hanya diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

"Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan telah menerima bantuan biaya pelatihan atau insentif wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan/atau insentif tersebut kepada negara," katanya.

Baca juga: Kontroversi Kartu Prakerja, dari Temuan KPK hingga Keterlibatan Perusahaan Stafsus

Pengembalian biaya ini berlaku dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak dikembalikan, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi.

Melalui Perpres baru, Jokowi juga menambah anggota Komite Cipta Kerja menjadi 12 orang yang terdiri dari menteri sekretaris negara, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri ketenagakerjaan ,menteri perindustrian, menteri perencanaan pembangunan nasional/Kepala BPPN, sekretaris kabinet, jaksa agung, kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP.

Semula anggota Komite Cipta Kerja hanya enam, dengan Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan wakil adalah Kepala Staf Presiden.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesempatan UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Makin Terbuka

Kesempatan UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Makin Terbuka

Whats New
Penyelundupan Benur Marak, KKP Lepasliarkan Lagi Ribuan Benih Lobster

Penyelundupan Benur Marak, KKP Lepasliarkan Lagi Ribuan Benih Lobster

Whats New
Investor Pemula, Hati-hati Fenomena 'Pompom' Saham

Investor Pemula, Hati-hati Fenomena "Pompom" Saham

Whats New
Berapa Proporsi Investasi Emas yang Ideal untuk Karyawan?

Berapa Proporsi Investasi Emas yang Ideal untuk Karyawan?

Earn Smart
Ingin Jajan Enak Tanpa Takut Boros? Manfaatkan Promo 3.3 Pesta Cashback ShopeePay

Ingin Jajan Enak Tanpa Takut Boros? Manfaatkan Promo 3.3 Pesta Cashback ShopeePay

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Pamer Gaji di Media Sosial | Netizen Indonesia Tidak Sopan | Menghindari dan Mengatasi FOMO

[POPULER DI KOMPASIANA] Pamer Gaji di Media Sosial | Netizen Indonesia Tidak Sopan | Menghindari dan Mengatasi FOMO

Rilis
BCA Imbau Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe ke Chip Secepatnya

BCA Imbau Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe ke Chip Secepatnya

Whats New
Selama Pandemi, Warung Mitra Bukalapak Meningkat 4 Juta Pelapak

Selama Pandemi, Warung Mitra Bukalapak Meningkat 4 Juta Pelapak

Whats New
Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Whats New
Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Rilis
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Whats New
Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Whats New
Hati-hati Terjebak Skema Money Game seperti Vtube dan TikTok Cash

Hati-hati Terjebak Skema Money Game seperti Vtube dan TikTok Cash

Earn Smart
Resmi, Ini Cara Dapat Diskon PPnBM Mobil dari Sri Mulyani

Resmi, Ini Cara Dapat Diskon PPnBM Mobil dari Sri Mulyani

Whats New
Kembali Turun, Ini Harga Emas Antam Terbaru dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Kembali Turun, Ini Harga Emas Antam Terbaru dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X