Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kurangi BBM Tidak Ramah Lingkungan, Pengamat : Pemda Memiliki Peranan Penting

Kompas.com - 10/07/2020, 18:07 WIB
Rully R. Ramli,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk mengurangi konsumsi maupun produksi BBM tidak ramah lingkungan tengah ramai dibicarakan kembali.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2017 perihal baku mutu emisi gas buang untuk kendaraan bermotor.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, sesuai hal tersebut maka sudah seharusnya sejak tahun 2018 bahan bakar dengan RON rendah seperti Premium sudah mulai di kurangi penggunaanya secara bertahap sampai tahun 2021.

Namun, menurutnya hal tersebut memerlukan keterlibatan banyak pihak, khususnya pemerintah daerah (Pemda).

Baca juga: BBM hingga Pungli Jadi Masalah Distribusi Logistik di Indonesia

"Saya kira pemerintah daerah memiliki peran yang penting terkait program ini. Pertamina hanya menjalankan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah dan juga permintaan dari pemerintah daerah. Jika pemerintah pusat maupun pemda meminta kepada Pertamina untuk tidak menyalurkan Premium, maka Pertamina akan mengikuti," tuturnya kepada Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Mamit menyebutkan, beberapa wilayah yang sudah terbebas dari penggunaan Premium seperti Magetan, Wonogiri, dan Sukoharjo.

Daerah-daerah tersebut berhasil terbebas dari Premium dengan adanya dorongan dari Pemda setempat.

"Akan sangat bagus jika diikuti oleh Pemda lain secara bertahap sehingga program Langit Biru ini bisa berjalan," kata Mamit./

Lebih lanjut, Mamit menjelaskan, saat ini tidak kurang dari 13 juta unit sepeda motor dan lebih dari 6 juta unit roda empat di miliki warga Jakarta.

Oleh karenanya, sudah seharusnya Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menekan penggunaan BBM jenis Premium.

"Saya kira,dengan kondisi tersebut alangkah baiknya jika Jakarta menghapuskan BBM seperti Premium atau BBM lainnya yang kandungan sulfur lebih dari 500 ppm," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com