LPS Diizinkan Selamatkan Bank Sebelum Gagal, Begini Skemanya

Kompas.com - 10/07/2020, 20:37 WIB
Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menyampaikan sambutan dalam pembukaan seminar internasional bertajuk Facing Softening Global Economy: The Need to Strengthen Bank Resolution Preparedness yang digelar oleh LPS di Nusa Dua, Bali, (21/82019). KOMPAS.COM/MURTI ALI LINGGAKetua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menyampaikan sambutan dalam pembukaan seminar internasional bertajuk Facing Softening Global Economy: The Need to Strengthen Bank Resolution Preparedness yang digelar oleh LPS di Nusa Dua, Bali, (21/82019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo memberikan kewenangan baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020.

Dalam PP disebutkan, LPS bisa menyelamatkan bank-bank sebelum ditetapkan sebagai bank gagal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti melakukan penempatan dana untuk mengantisipasi kegagalan bank.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah mengatakan, PP 33/2020 merupakan pelaksanaan pasal 20 ayat 2 UU Nomor 2/2020. LPS diberikan wewenang untuk mengantisipasi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional dan permasalahan stabilitas sistem keuangan.

Baca juga: Luhut ke Kepala Daerah di Kaltim: Bukan Hanya Gali dan Ekspor Saja

"Kami akan melakukan persiapan penanganan permasalahan bank. Apabila situasinya makin memburuk, LPS akan meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan, baik untuk bank sistemik maupun bukan bank sistemik," kata Halim dalam konferensi video, Jumat (10/7/2020).

Halim menuturkan, skema penempatan dana yang bakal dilakukan LPS didahului oleh pihak bank menyampaikan permohonan kepada OJK bahwa bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas. Pemegang saham pengendali pun tidak bisa membantu likuiditas bank.

Nantinya, OJK akan melakukan analisa kelayakan. Bila bank layak mendapat penempatan dana, OJK akan meminta LPS untuk menempatkan dana.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"OJK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada LPS dan BI apabila pemegang saham pengendali tak dapat membantu," kata Halim.

Baca juga: Lampaui PUPR, Nilai Aset Kementerian Pertahanan Capai Rp 1.645 Triliun

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X