7 Instansi Pemerintah Paling Kaya dari Kepemilikan Aset

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat total aset negara saat ini mencapai Rp 10.467,5 triliun. Jumlah tersebut meningkat 65 persen dari nilai tahun sebelumnya yang besarannya Rp 6.325 triliun.

Dalam keterangan resminya, Kementerian Keuangan juga merilis daftar 7 instansi pemerintah dengan jumlah aset terbesar dari seluruh 86 kementerian/lembaga yang ada di Indonesia.

Kesepuluh kementerian tersebut menguasai hampir 90 persen barang milik negara (BMN) di Indonesia yang masuk dalam daftar aset negara di DJKN.

Berikut daftar 7 instansi pemerintah paling kaya dari kepemilikan aset:

Baca juga: Aset Negara Naik 65 Persen Jadi Rp 10.457,5 Triliun

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan)

Kementerian yang dipimpin Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ini memiliki aset yang totalnya mencapai Rp 1.645,56 triliun, atau tertinggi di antara seluruh kementerian/lembaga.

Nilai aset negara yang dikelola Kemenhan tersebut melebihi aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hampir setiap tahun rutin selalu nangkring di peringkat pertama.

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian PUPR hampir biasanya jadi peringkat nomor 1 satu sebagai lembaga negara pengelola aset negara terbesar. Namun tahun ini, urutannya disalip Kemenhan.

Meski begitu, aset yang diatasnamakan Kementerian PUPR masih tetap tinggi, yakni mencapai Rp 1.546,61 triliun. Jumlah tersebut memiliki porsi 26,3 persen dari seluruh aset pemerintah.

Baca juga: Membandingkan Total Utang Pemerintah Vs Aset Negara

Besar aset negara yang dikelola Kementerian PUPR sangat wajar, mengingat tupoksi kementerian ini yang bertugas membangun hingga mengelola infrastruktur fisik dari Sabang sampai Merauke.

3. Sekretariat Negara (Setneg)

DJKN mencatat pada posisi ketiga kementerian/lembaga dengan nilai aset terbesar adalah Kementerian Sekretariat Negara senilai Rp 575,41 triliun.

Sekretariat Negara selama ini dikenal sebagai pemilik dari properti-properti milik negara di jantung ibu kota seperti Kompleks Istana Negara, kawasan Monas, Gelora Bung Karno (GBK), hingga lahan bekas Bandar Udara Kemayoran.

Aset negara lain yang diketahui berada di bawah Sekretariat Negara antara lain Plaza Semanggi, Gedung Veteran, hingga sejumlah lokasi di sepanjang Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman, Jakarta. Aset-aset milik Setneg tersebut saat ini banyak dikelola oleh pihak swasta.

Baca juga: Lampaui PUPR, Nilai Aset Kementerian Pertahanan Capai Rp 1.645 Triliun

4. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Kementerian Perhubungan menjadi yang keempat instansi yang mengelola aset terbesar dengan nilai Rp 493,9 triliun, atau berkontribusi sebesar 8,3 persen dari total aset pemerintah.

Kemenhub identik dengan kepemilikan dan pengelolaan sarana prasarana transportasi di Indonesia seperti pelabuhan, bandara, terminal bus tipe A, hingga jembatan timbang.

5. Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)

Posisi berikutnya Kementerian Riset dan Teknologi dengan nilai aset Rp 399,97 triliun. Total asetnya berkontribusi sebesar 6,72 persen dari seluruh kekayaan negara.

6. Kepolisian Negara RI (Polri)

Polri diketahui memiliki aset tetap Rp 295,66 triliun. Besarnya aset Polri wajar, mengingat kantor-kantor institusi ini tersebar merata di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia.

Baca juga: Mengintip Besaran Gaji Polisi, Lengkap dari Tamtama hingga Jenderal

Polri juga selalu masuk sebagai salah satu institusi pemerintah dengan anggaran APBN terbesar mengingat besarnya personil Polri.

7. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Kementenkeu yang juga jadi bendahara negara menjadi pengelola aset negara terbesar di urutan ketujuh di Indonesia. Aset yang dikelolanya yakni sebesar Rp 114,5 triliun atau menyumbang sekitar 1,92 persen dari keseluruhan kekayaan negara.

Secara keseluruhan, DJKN mencatatkan nilai aset negara saat ini mencapai Rp 10.467,5 triliun. Jumlah tersebut meningkat 65 persen dari nilai sebelumnya yang mencapai Rp 6.325 triliun.

Lonjakan nilai aset pemerintah terjadi lantaran dilakukan perhitungan kembali aset negara atau revaluasi pada tahun 2018 hingga tahun 2020 ini.

Baca juga: Bagaimana Ekonomi Timor Leste Setelah 18 Tahun Merdeka dari Indonesia?

Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Encep Sudarwan mengatakan, hasil revaluasi tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Itulah hasil revaluasi menaikkan aset sekitar Rp 4000 triliun, kemarin kan kita nilai, alhamdulullah sudah selesai sudah di audit BPK dan keluar opininya WTP, aset tetap kita meningkat," ujar dia.

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia | Editor: Erlangga Djumena, Yoga Sukmana)