Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penasaran Kenapa APBN Selalu Defisit dan Ditambal dengan Utang?

Kompas.com - 11/07/2020, 10:41 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - APBN setiap tahunnya bisa dikatakan selalu defisit anggaran, artinya pengeluaran selalu lebih besar daripada penerimaan negara. Kekurangan anggaran negara ini selalu ditutup dengan utang.

Besaran utang pemerintah dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat. Untuk membiayai APBN, selain utang luar negeri, utang juga berasal dari domestik, seperti penerbitan surat utang negara (SUN).

Lalu kenapa APBN selalu defisit dan ditambal dengan utang?

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Sabtu (11/7/2020), alasan utama mengapa negara berutang yakni untuk mengejar ketertinggal infrastruktur, lalu kedua utang diperuntukkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Membandingkan Total Utang Pemerintah Vs Aset Negara

"Ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat hingga rendahnya daya saing nasional. Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tulis Kementerian Keuangan dalam keterangannya.

Saat ini, menurut Kementerian Keuangan, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh.

Menurut pemerintah, ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas bisa menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi yang harus ditanggung masyarakat, kondisi ini membuat daya saing Indonesia menjadi rendah.

"Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tulis Kementerian Keuangan.

Baca juga: Membandingkan Total Utang Pemerintah Vs Aset Negara

Kaitan utang dan kualitas SDM

Selain mengejar ketertinggalan infrastruktur, kebijakan fiskal ekspasif ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Dijelaskan Kementerian Keuangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga.

Untuk itu, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar menjadi prioritas utama guna menciptakan kualitas SDM Indonesia yang produktif dan kompetitif.

Mengutip data United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2015, IPM Indonesia yaitu 0,689, atau masih di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Indonesia masih berada di atas Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Myanmar.

Baca juga: Pemerintah Sudah Bayar Utang ke PLN dan Pertamina Rp 14,3 Triliun

"Terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Namun demikian, Pendapatan Negara belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut sehingga menimbulkan defisit yang harus ditutupi melalui pembiayaan/utang. Utang tersebut aman karena digunakan untuk belanja produktif," terang Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan mengklaim, dengan kebijakan berutang, ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada level saat ini. Studi Badan Kebijakan Fiskal menyebutkan bahwa jika rasio utang terhadap PDB ditahan pada level 23 persen, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi 2013-2016 akan berada di bawah 5 persen.

Mempertahankan rasio utang terhadap PDB pada level 23 persen, menurut pemerintah, berarti menghilangkan kesempatan penciptaan lapangan kerja 150-200 ribu orang dalam kurun waktu 2013-2016.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, sejak awal tahun hingga akhir Mei 2020 pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 360,7 triliun.

Realisasi pembiayaan utang tersebut setara dengan 35,8 triliun terhadap Perpres 54 2020 yang merupakan perubahan APBN 2020. Pasalnya tahun ini, pemerintah menargetkan pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 1.006,4 triliun.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, jumlah tersebut melonjak 123 persen.

Baca juga: Pemerintah Tarik Utang Rp 20,5 Triliun lewat Lelang SUN

Di periode akhir Mei 2019, realisasi pembiayaan utang hanya Rp 161,7 triliun bahkan pertumbuhannya terkontraksi alias minus 9,4 persen year on year (yoy).

“Realisasi pembiayaan utang sampai dengan 31 Mei 2020 Rp 360,7 triliun atau 35,8 persen terhadap perubahan APBN," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Secara lebih rinci dijelaskan sumber pembiayaan utang tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 369 triliun, tumbuh 98,3 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Jumlah tersebut setara dengan 67,1 persen dari target pembiayaan dari SBN berdasarkan Perpres 54 tahun 2020 yang sebesar Rp 999,4 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan investasi tercatat 2,6 persen terhadap perubahan APBN. Kemudian pemberian pinjaman Rp 1,7 triliun atau tumbuh 37,5 persen.

Baca juga: Januari-Mei 2020, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 360,7 Triliun

Meski demikian, dalam keterangannya otoritas fiskal menyebut pembiayaan utang tersebut masih sejalan dengan target pemerintah. Hingga saat ini pun Kemenkeu menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) kedua dengan Bank Indonesia (BI) untuk pembiayaan.

“Pembiayaan utang masih on track dan menunggu SKB II dengan BI untuk pembiayaan pemulihan ekonomi nasional (PEN),” tulisnya.

Selain itu, kenaikan pembiayaan utang terjadi karena pasar SBN juga mulai kembali bergeliat sejak April 2020. Sehingga penawaran asing terhadap surat utang pemerintah kembali normal.

“Pasar SBN mulai bullish, seiring tren incoming bid lelang SUN mulai naik sejak April, bahkan incoming bid asing sudah berada pada kondisi yang normal, seiring dengan terjadinya net foreign buying pada beberapa minggu terakhir,” tambahnya.

Baca juga: Lilitan Utang dan Pailitnya Raksasa Sepeda Lokal Wimcycle

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia | Editor: Bambang Djatmiko)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

Work Smart
Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Spend Smart
Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Whats New
Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Whats New
Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Whats New
Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Whats New
Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Whats New
Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Whats New
Ini 4 Perusahaan Terindikasi 'Fraud' Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Ini 4 Perusahaan Terindikasi "Fraud" Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Whats New
[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan 'Fraud' 4 Debitor LPEI

[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan "Fraud" 4 Debitor LPEI

Whats New
Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Whats New
Anggota DPR Minta Gedung Parlemen di IKN Dibangun Paling Akhir, Ini Kata OIKN

Anggota DPR Minta Gedung Parlemen di IKN Dibangun Paling Akhir, Ini Kata OIKN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com