Ekspor Benih Lobster Masif, Pembudidaya Cemas Tak Dapat Jatah Benur

Kompas.com - 11/07/2020, 12:25 WIB
Lobster hasil penyelundupan yang dilepasliarkan di perairan Pulau Liwungan, Pandeglang, Banten. Dok. KKPLobster hasil penyelundupan yang dilepasliarkan di perairan Pulau Liwungan, Pandeglang, Banten.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Nelayan asal Lombok Timur, Amin Abdullah, adalah salah satu nelayan yang khawatir kebijakan yang mengakomodir budidaya sekaligus ekspor benih lobster secara bersamaan membuatnya jadi tak seimbang.

Anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ini takut para pembudidaya tersingkir karena masifnya eskpor benih lobster.

Informasi saja, budidaya butuh waktu yang lama sekitar 8-12 bulan, sedangkan ekspor benur butuh waktu yang relatif singkat. Hal ini mempengaruhi pula pada lama atau tidaknya pendapatan dan perputaran uang.

Baca juga: Kata Edhy, Larangan Ekspor Benih Lobster Banyak Merugikan Masyarakat

"Ini menjadi persoalan di pembudidaya, karena masifnya pengambilan benih. Apakah ini bisa terkontrol dengan baik sehingga jatah dari pembudidaya sesuai mandat Permen bisa terlaksana dengan mulus? Itu menjadi kekhawatiran kita sebenarnya," kata Amin dalam diskusi daring, Jumat (10/7/2020).

Kekhawatiran makin diperparah dengan kejadian tahun 2013. Di tahun sulit itu, para pembudidaya bangkrut (collapse) karena tidak mampu membeli atau menyetok benih lobster ukuran budidaya.

Penyebabnya sama, yaitu para eksportir yang masif mengambil benur. Semua bayi-bayi lobster dikirim ke Vietnam, padahal budidaya semakin masif sejak tahun 2010.

"Kami pada waktu itu, mengadakan rapat besar di Lombok Timur dengan para pembudidaya, ada DPRD, Dinas Perikanan, ada pemerintah hadir. KamGubernur untuk mengeluarka mengatur kuota supaya budidaya dapat jatah benih. Tapi belum sampai ke Gubernur, Bu Susi sudah keluarkan Permen 56/2016," jelas Amin.

Baca juga: Soal Eksportir Benih Lobster, Edhy Prabowo: Silakan Diaudit

Adapun Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti melarang pengambilan benur untuk diekspor maupun dibudidaya.

Lebih lanjut Amin menuturkan, Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 memang membuat kegiatan budidaya menggeliat kembali.

Namun hal itu tidaklah cukup, masih ada sederet permasalahan yang perlu dicari jalan keluarnya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Whats New
Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X