Ekspor Benih Lobster Masif, Pembudidaya Cemas Tak Dapat Jatah Benur

Kompas.com - 11/07/2020, 12:25 WIB
Lobster hasil penyelundupan yang dilepasliarkan di perairan Pulau Liwungan, Pandeglang, Banten. Dok. KKPLobster hasil penyelundupan yang dilepasliarkan di perairan Pulau Liwungan, Pandeglang, Banten.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Nelayan asal Lombok Timur, Amin Abdullah, adalah salah satu nelayan yang khawatir kebijakan yang mengakomodir budidaya sekaligus ekspor benih lobster secara bersamaan membuatnya jadi tak seimbang.

Anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ini takut para pembudidaya tersingkir karena masifnya eskpor benih lobster.

Informasi saja, budidaya butuh waktu yang lama sekitar 8-12 bulan, sedangkan ekspor benur butuh waktu yang relatif singkat. Hal ini mempengaruhi pula pada lama atau tidaknya pendapatan dan perputaran uang.

Baca juga: Kata Edhy, Larangan Ekspor Benih Lobster Banyak Merugikan Masyarakat

"Ini menjadi persoalan di pembudidaya, karena masifnya pengambilan benih. Apakah ini bisa terkontrol dengan baik sehingga jatah dari pembudidaya sesuai mandat Permen bisa terlaksana dengan mulus? Itu menjadi kekhawatiran kita sebenarnya," kata Amin dalam diskusi daring, Jumat (10/7/2020).

Kekhawatiran makin diperparah dengan kejadian tahun 2013. Di tahun sulit itu, para pembudidaya bangkrut (collapse) karena tidak mampu membeli atau menyetok benih lobster ukuran budidaya.

Penyebabnya sama, yaitu para eksportir yang masif mengambil benur. Semua bayi-bayi lobster dikirim ke Vietnam, padahal budidaya semakin masif sejak tahun 2010.

"Kami pada waktu itu, mengadakan rapat besar di Lombok Timur dengan para pembudidaya, ada DPRD, Dinas Perikanan, ada pemerintah hadir. KamGubernur untuk mengeluarka mengatur kuota supaya budidaya dapat jatah benih. Tapi belum sampai ke Gubernur, Bu Susi sudah keluarkan Permen 56/2016," jelas Amin.

Baca juga: Soal Eksportir Benih Lobster, Edhy Prabowo: Silakan Diaudit

Adapun Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti melarang pengambilan benur untuk diekspor maupun dibudidaya.

Lebih lanjut Amin menuturkan, Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 memang membuat kegiatan budidaya menggeliat kembali.

Namun hal itu tidaklah cukup, masih ada sederet permasalahan yang perlu dicari jalan keluarnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Gelar Pelatihan Pemasaran dan Manajemen Produk Halal UMKM

Pemerintah Gelar Pelatihan Pemasaran dan Manajemen Produk Halal UMKM

Whats New
Kuartal III 2020, BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Produktif Rp 9,1 Triliun

Kuartal III 2020, BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Produktif Rp 9,1 Triliun

Whats New
Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

Whats New
Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Whats New
Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Whats New
Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Earn Smart
Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Whats New
Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Whats New
Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Whats New
Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Whats New
BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

Whats New
Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Whats New
Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Whats New
Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi 'Tukang Sayur' Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi "Tukang Sayur" Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Smartpreneur
Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X