BRI Telah Salurkan Rp 11,2 Triliun dari Dana yang Ditempatkan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan kredit sebesar Rp 11,2 triliun sejak 25 Juni 2020, saat pemerintah menempatkan dana ke bank-bank Himbara sebesar Rp 30 triliun.

Direktur Utama Bank BRI, Sunarso mengatakan, penyaluran Rp 11,2 triliun itu dinikmati oleh 245.000 nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Artinya stimulus itu secara efektif berjalan, disalurkan dengan lancar. Mudah-mudahan semua tepat sasaran dan menumbuhkan perekonomian," kata Sunarso dalam konferensi video, Senin (13/7/2020).

Sunarso merinci, bank bersandi saham BBRI ini menerima dana Rp 10 triliun dari Rp 30 triliun yang disalurkan oleh pemerintah. Nominal itu sama dengan yang disalurkan untuk Bank Mandiri. Sementara BNI dan BTN mendapat dana masing-masing Rp 5 triliun.

Baca juga: Penyaluran KUR BRI Capai Rp 47,9 Triliun hingga Mei 2020

"Kami berjanji me-leverage hingga 3 kali (lipat). Kami menerima Rp 10 triliun, harus dalam 3 bulan disalurkan dalam bentuk kredit," sebut dia.

Untuk mempercepat stimulus dirasakan sektor riil, Bank BRI menggandeng beberapa perusahaan lain, seperti bidang e-commerce. BRI juga menggunakan jaringan utama seperti Pegadaian dan PNM.

"Kita menggunakan jaringan utama kami untuk menjaring nasabah dengan size ultra mikro. Kami juga menggunakan jaringan BRI berupa agen. Itu akan kita manfaatkan," pungkas Sunarso.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun kepada bank umum milih pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 mengenai Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dengan penempatan dana pemerintah tersebut, bendahara negara ini berharap dana dapat disalurkan kepada debitur yang merupakan pangsa pasar masing-masing bank sehingga dapat menggerakkan perekonomian di sektor riil.

"Jadi ada larangan, yaitu uang tersebut tidak boleh untuk transaksi valas atau pembelian valas. Jadi dana ini khusus untuk mendorong perekonomian sektor riil," jelas Sri Mulyani.