Stimulus Covid-19, Pencapaian Target Iklim, dan Tantangan Sektor Bisnis

Kebijakan pemerintah dengan memberikan berbagai insentif dan dukungan fasilitas, baik pajak dan non-pajak patut untuk diapresiasi. Namun, dalam upaya menyelaraskan dengan pencapaian target iklim, maka perlu adanya timeframe, prasyarat, dan indikator target capaian yang jelas sehingga stimulus yang diberikan dapat lebih terukur keberhasilannya.

Sebagai contoh, Pemerintah dapat memberikan insentif kepada sektor bisnis yang memiliki kinerja atau komitmen terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang baik sebagai prasyarat.

Pemerintah juga dapat memprioritaskan sektor bisnis yang memiliki dampak signifikan dalam pengurangan emisi untuk diberikan insentif. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh beberapa negara di dunia yang menggunakan konsep “Green Covid-19 recovery packages”.

Tantangan sektor bisnis di tengah dan setelah Covid-19

Keterlibatan dunia usaha sangat diperlukan, khususnya di masa sekarang untuk dapat tetap berkontribusi dalam pengurangan emisi meskipun kelesuan ekonomi masih membayangi.

Sektor bisnis harus ikut bertanggung jawab dan membantu pemerintah atas target iklim yang telah dijanjikan. Hal inilah yang sesungguhya diharapkan dan digaungkan bahwa kerja sama semua pihak diyakini menjadi kunci untuk melalui pandemi dengan baik, termasuk dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Isu karbon pada dasarnya merupakan tantangan sejak lama bagi sektor bisnis mengingat mereka berkontribusi juga terhadap emisi karbon, khususnya yang berkaitan dengan energi fosil.

Jejak karbon (carbon footprint) sektor bisnis, seperti dalam bentuk konsumsi energi listrik dan aktivitas bisnis lainnya yang memanfaatkan transportasi berbasis fosil harus dapat dikurangi.

Aktivitas bisnis yang ramah lingkungan sejatinya tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang, yaitu berupa peningkatan keunggulan bersaing (competitive advantage) dan nilai bisnis.

Namun, kepedulian sektor bisnis terhadap isu lingkungan tidak bisa sekedar window dressing karena pada dasarnya sudah menjadi kewajiban dengan merujuk pada konsep Triple Bottom Line (people, planet, profit).

Lebih lanjut, pada 7 Juli 2020 lalu dilakukan rapat terbatas yang membahas pengaturan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) sehingga semakin menguatkan isu karbon dalam aktivitas perekonomian. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada praktik bisnis di masa yang akan datang karena setiap emisi yang dikeluarkan akan ada biaya yang harus dibayar.

Sebagaimana yang dianjurkan Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), OJK menginstruksikan perusahaan untuk mempublikasikan sustainability report, namun sayangnya tidak banyak yang melakukan itu.

Khusus untuk perusahaan go public, sudah menjadi kewajiban untuk menginformasikan kepada stakeholders terkait aktivitas bisnis dan kaitannya dengan isu keberlanjutan.

Perusahaan di Australia bahkan secara detail menyediakan informasi jejak karbonnya (Scope 1, 2, dan 3) dan upaya yang sudah dilakukan untuk menguranginya.

Di sisi lain untuk sektor keuangan, produk-produk keungan kini semakin beragam dengan tetap menaruh perhatian pada isu keberlanjutan, seperti green bonds/loans, social bonds/loans, sustainability bonds/loans, dan sustainability/KPI-linked bonds/ loans.