Hingga Juli 2020, Utang Garuda Indonesia Rp 32 Triliun

Kompas.com - 14/07/2020, 19:08 WIB
Ilustrasi pesawat maskapai penerbangan Garuda Indonesia. SHUTTERSTOCK/LEONY EKA PRAKASAIlustrasi pesawat maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, hingga 1 Juli 2020 tercatat perusahaannya memiliki utang sebesar 2,2 miliar dollar AS atau setara Rp 32 triliun (kurs Rp 14.500/dollar AS).

“Saldo utang usaha dan pinjaman bank per 1 Juli 2020 totalnya 2,2 miliar dollar AS,” ujar Irfan saat rapat bersama komisi VI DPR RI, Selasa (14/7/2020).

Irfan merinci, utang operasional perusahaannya mencapai 905 juta dollar AS. Pinjaman jangka pendek sebesar 668 juta dollar AS dan pinjaman jangka panjang 645 juta dollar AS.

Baca juga: 400 Karyawan Garuda Indonesia Pilih Pensiun Dini

“Dari 645 juta dollar AS, ada pinjaman sukuk 500 juta dollar AS yang sudah kita berhasil negosiasi dan extend jadi Juni 2023,” kata Irfan.

Irfan menjelaskan, kondisi keuangan perseroannya sangat terdampak pandemi Covid-19. Atas dasar itu, dia berharap dana talangan dari pemerintah senilai Rp 8,5 triliun bisa segera cair.

“Kita berharap dana ini bisa kita peroleh, sambil menunggu dana tersebut, kami melakukan pembicaraan dengan BUMN untuk bisa dilakukan bridging dana pinjaman dari bank Himbara,” ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari segi rencana kerja ke depan, Irfan mengaku telah menyiapkan strategi agar bisa bertahan di tengah pandemi ini. Salah satunya dengan memaksimalkan pengangkutan kargo.

“Hari ini kita ada 10 flight khusus kargo. Kita melakukan beberapa efisiensi biaya, kita juga melakukan penundaan pembayaran (utang),” ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

Whats New
Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Whats New
Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Rilis
Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Whats New
Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Whats New
Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Whats New
Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Whats New
Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X