BPK: Ribuan Rekomendasi Tidak Ditindaklanjuti Pemerintah

Kompas.com - 14/07/2020, 20:18 WIB
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna Fabian Januarius KuwadoAnggota Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan terdapat ribuan rekomendasi yang yang belum dan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat sejak tahun 2004 hingga semester II tahun 2019. Hal tersebut berisiko terhadap kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan terdapat 16.854 temuan dan 35.564 rekomendasi dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL).

"Komitmen untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini Laporan Keuangan, tetapi yang juga pentingnya adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan," ujar Agung dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: BPK Soroti Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB di 2019 yang Capai 30,23 Persen

Agung pun mengatakan untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, BPK melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004, pejabat pengelola keuangan negara wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Dari hasil pemantauan tersebut, sebanyak 25.819 rekomendasi atau 72,42 persen dengan nilai Rp 17,13 triliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Kemudian sebanyak 7.642 rekomendasi atau 21,43 persen senilai Rp 16,30 triliun dalam proses tindak lanjut.

Sementara itu, ada 2.193 rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjut ataupun tak dapat ditindaklanjuti. Nilai keduanya tersebut atau potensi kerugian negara itu mencapai Rp 4,15 triliun

"Sebanyak 2.033 rekomendasi atau 5,70 persen senilai Rp 2,68 triliun belum ditindaklanjuti, dan 160 rekomendasi atau 0,45 persen senilai Rp 1,47 triliun tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," tambahnya.

LKPP untuk tahun 2019 kembali mendapat opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Opini WTP

Agung mengatakan, opini WTP diberikan atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Dari hasil pemeriksaan secara konsolidasi dari 88 Laporan keuangan tersebut, 84 LKKL dan 1 LKBUN atau 96,5 persen mendapatkan opini WTP, 2 LKKL atau 2,3 persen mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 1 LKKL mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer (1,2 persen).

"Dengan mengkonsolidasikan hasil pemeriksaan atas 87 LKKL dan 1 LKBUN tahun 2019, akhirnya BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019. Dimana Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat Tahun 2019, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang

material, posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan," jelas Agung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Whats New
Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Whats New
Penuhi Pasokan Dalam Negeri, India Larang Ekspor Gandum

Penuhi Pasokan Dalam Negeri, India Larang Ekspor Gandum

Whats New
Kilang Balikpapan yang Kebakaran Masih Diperbaiki, Pertamina Pastikan Suplai BBM Tidak Terganggu

Kilang Balikpapan yang Kebakaran Masih Diperbaiki, Pertamina Pastikan Suplai BBM Tidak Terganggu

Whats New
Digugat Rp 322 Miliar gara-gara Tabungan Emas, PT Pegadaian Buka Suara

Digugat Rp 322 Miliar gara-gara Tabungan Emas, PT Pegadaian Buka Suara

Whats New
Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas

Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas

Whats New
Cara Membuat Sertifikat Tanah, Beserta Syarat dan Biayanya

Cara Membuat Sertifikat Tanah, Beserta Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Long Weekend, KAI Catat 67.000 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen

Long Weekend, KAI Catat 67.000 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen

Whats New
Cek Besaran Biaya dan Limit Transfer Bank DKI di ATM

Cek Besaran Biaya dan Limit Transfer Bank DKI di ATM

Spend Smart
Awal Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 967.000 per Gram

Awal Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 967.000 per Gram

Whats New
Sambut Era Society 5.0, Berikut Peran dan Manfaat Digital Manufacturing bagi Bisnis

Sambut Era Society 5.0, Berikut Peran dan Manfaat Digital Manufacturing bagi Bisnis

BrandzView
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Cara Buka Rekening Bank DKI Online via Aplikasi JakOne Mobile

Cara Buka Rekening Bank DKI Online via Aplikasi JakOne Mobile

Whats New
Erick Thohir: Ekosistem Usaha Nelayan RI Harus Terus Disehatkan

Erick Thohir: Ekosistem Usaha Nelayan RI Harus Terus Disehatkan

Whats New
Perusahaan Kosmetik Wardah Buka Lowongan Kerja di Banyak Posisi, Ini Persyaratannya

Perusahaan Kosmetik Wardah Buka Lowongan Kerja di Banyak Posisi, Ini Persyaratannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.