SKK Migas Beri Kontraktor Penundaan Pembayaran Dana ASR

Kompas.com - 15/07/2020, 12:59 WIB
Kepala SKK Migas yang juga Dwi Soetjipto  usai membuka Joint Convention Yogyakarta 2019 di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Selasa (26/11/2019). KOMPAS.COM/MARKUS YUWONOKepala SKK Migas yang juga Dwi Soetjipto  usai membuka Joint Convention Yogyakarta 2019 di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan insentif kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mendapatkan penundaan penyetoran Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) di tahun 2020.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas keuangan dan operasional dari KKKS.

"Kami memberikan relaksasi kepada KKKS yang membutuhkan, namun tetap kami minta KKKS untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi kemampuan finansial kemudian akan di review kembali oleh SKK Migas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Direksi Pertamina Dipangkas, Ini Harapan SKK Migas

Lebih lanjut Dwi menjelaskan, bagi KKKS yang dianggap perlu mendapatkan relaksasi, dapat disampaikan kepada SKK Migas. KKKS diminta segera menyampaikan kepada SKK Migas paling lambat 31 Juli 2020.

Kebijakan relaksasi pencadangan Dana ASR bagi KKKS hanya akan berlaku untuk tahun 2020. Selanjutnya, nilai kewajiban ASR yang ditunda penyetorannya tahun 2020 itu akan ditagih sekaligus pada Semester I tahun 2021, ditambah dengan kewajiban tahun berjalan.

“Artinya relaksasi atas penyetoran Dana ASR di tahun 2020 tidak menghilangkan atau mengurangi kewajiban KKKS untuk memenuhi nilai pencadangan Dana ASR dimana atas kekurangannya akan diperhitungkan sampai dengan berakhirnya masa kontrak KKKS,” tutur Dwi.

Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) itu, menambahkan pihaknya akan terus melakukan terobosan-terobosan kebijakan agar kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) dapat berjalan optimal di tengah kondisi yang berat seperti saat ini.

Lalu, setiap kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan merupakan hasil diskusi dan masukan dari pihak-pihak terkait, agar target lifting migas nasional di tahun ini dapat tercapai.

"Saya berharap agar KKKS dapat memanfaatkan kebijakan ini, kemudian segera melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan produksi. Ini adalah usaha kita bersama untuk mengawal agar target tahun ini dan tahun-tahun ke depan dapat dicapai," ucap Dwi.

Sebagai informasi, dana ASR merupakan dana yang disiapkan oleh KKKS pada saat pasca operasi, dilakukan melalui kegiatan penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan fasilitas produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen, serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja hulu migas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BI Prediksi Inflasi April 2021 Capai 0,15 Persen, ini Penyebabnya

BI Prediksi Inflasi April 2021 Capai 0,15 Persen, ini Penyebabnya

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Tunjangan Meugang bagi Pekerja di Aceh | Menambah Skill Memasak di Bulan Suci Ramadhan

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Tunjangan Meugang bagi Pekerja di Aceh | Menambah Skill Memasak di Bulan Suci Ramadhan

Rilis
Menko Luhut Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 314 Juta Ton di 2030

Menko Luhut Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 314 Juta Ton di 2030

Whats New
KPPU: Harga Telur hingga Daging Ayam Naik di Hampir Semua Provinsi

KPPU: Harga Telur hingga Daging Ayam Naik di Hampir Semua Provinsi

Whats New
Apakah Diperbolehkan Daftar Sekolah Kedinasan dan Ikut Tes CPNS/PPPK?

Apakah Diperbolehkan Daftar Sekolah Kedinasan dan Ikut Tes CPNS/PPPK?

Work Smart
Jalin Kerja Sama dengan JPEN, PGN Berusaha Dorong Daya Saing Industri Jateng

Jalin Kerja Sama dengan JPEN, PGN Berusaha Dorong Daya Saing Industri Jateng

Rilis
Kemenperin Targetkan Industri Farmasi Tumbuh Double Digit pada 2021

Kemenperin Targetkan Industri Farmasi Tumbuh Double Digit pada 2021

Whats New
Permintaan Kredit Terus Tumbuh, Ini Indikatornya

Permintaan Kredit Terus Tumbuh, Ini Indikatornya

Whats New
[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Beda Nasib LG dan Samsung | Belajar dari Italia Melestarikan Ekosistem Lingkungan

[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Beda Nasib LG dan Samsung | Belajar dari Italia Melestarikan Ekosistem Lingkungan

Rilis
Sandiaga Uno Targetkan Bali Bisa Dikunjungi Wisman Pada Tahun Ini

Sandiaga Uno Targetkan Bali Bisa Dikunjungi Wisman Pada Tahun Ini

Whats New
Aset TMII Capai Rp 20,5 Triliun, Kemenkeu: Baru Tanahnya Saja

Aset TMII Capai Rp 20,5 Triliun, Kemenkeu: Baru Tanahnya Saja

Whats New
Masih Calon Pulau, KKP Cek Lebih Lanjut Kemunculan Pulau Baru Usai Badai Seroja

Masih Calon Pulau, KKP Cek Lebih Lanjut Kemunculan Pulau Baru Usai Badai Seroja

Whats New
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] 4 Alasan Perempuan di Desa Memilih Tandur sebagai Profesi | 'Power of Resilience' adalah Kunci

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] 4 Alasan Perempuan di Desa Memilih Tandur sebagai Profesi | "Power of Resilience" adalah Kunci

Rilis
Bernie Madoff, Penjahat Skema Ponzi Terbesar yang Meninggal di Penjara

Bernie Madoff, Penjahat Skema Ponzi Terbesar yang Meninggal di Penjara

Whats New
Ramadhan, Mendag Lutfi: Harga Bahan Pokok Stabil!

Ramadhan, Mendag Lutfi: Harga Bahan Pokok Stabil!

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X