Survei: 52 Persen Masyarakat Dukung Pengesahan RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 15/07/2020, 14:46 WIB
Ilustrasi pekerja  sedang membangun jembatan. Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRIlustrasi pekerja sedang membangun jembatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan bahwa sebanyak 52 persen masyarakat Indonesia mendukung pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dilansir dari Antaranews, Rabu (15/7/2020), Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam webinar Jakarta, mengatakan bahwa sebanyak 52 persen masyarakat tersebut merupakan sampel dari masyarakat yang menyatakan memahami RUU Cipta Kerja.

"Sebesar 37 persen menyatakan tidak mendukung, dan itu cukup banyak juga. Namun, bagi yang tidak memahami RUU Cipta Kerja tidak diberikan pertanyaan lebih lanjut," katanya.

Baca juga: Stafsus Sri Mulyani Bicara Soal Turunnya Besaran Pesangon di RUU Cipta Kerja

Selain itu, pada pertanyaan apakah RUU tersebut mampu menjadi instrumen penanganan krisis dan resesi ekonomi, sebagian informan menyebutkan optimistismenya sebesar 58 persen atas produk undang-undang tersebut.

Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Pengamat Administrasi Publik Universitas Padjadjaran Muhammad Rizal menyebut bahwa ekosistem ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja menjamin fleksibilitas untuk investor lebih mudah masuk dan membuka lapangan kerja lebih masif.

Hal ini dinilai sangat krusial untuk dilakukan karena Indonesia saat ini menghadapi tantangan bonus demografi pekerja.

"RUU Cipta Kerja jika nantinya disahkan punya fleksibilitas untuk mempertahankan, memperbaiki, dan bahkan menghapus norma lama serta menciptakan norma baru yang lebih ramah investasi. Ini sangat penting untuk segera dilakukan di Indonesia," kata Rizal.

Baca juga: Menurut Pengamat, Buruh Perlu Dukung RUU Cipta Kerja, Mengapa?

Menurut dia, Indonesia saat ini cukup ketinggalan dibandingkan negara tujuan investasi lainnya. Sedangkan, upaya menarik kembali investor dinilai akan semakin sulit setelah adanya Covid-19.

"Kalau kita tidak mampu memberikan regulasi yang kompetitif dan menarik buat investor, sangat mungkin terjadi relokasi bisnis besar-besaran ke wilayah yang lebih kompetitif. Kalau masih di Indonesia ya mungkin masih oke, tapi kalau ke luar dari Indonesia kan tidak bagus juga," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X