Hingga 6 Juli 2020, BRI Telah Restrukturisasi Kredit 2,88 Juta Nasabah

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memberikan restrukturisasi kredit kepada 2,88 juta nasabah dari periode 16 Maret hingga 6 Juli 2020.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, penyaluran kredit kepada 2,88 juta nasabah itu mencapai 177,3 triliun. Adapun restrukturisasi menindaklanjuti POJK Nomor 11 Tahun 2020.

"Kita sudah restrukturisasi 2,88 juta debitur dengan total baki debet mencapai Rp 177,304 triliun," kata Sunarso dalam diskusi daring, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: OJK Tinjau Perpanjangan Restrukturisasi Kredit, Keputusan Bisa Muncul di Kuartal III

Sunarso merinci, restrukturisasi diberikan kepada usaha mikro, ritel, konsumer, korporasi menengah, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Restrukturisasi di segmen mikro disalurkan untuk 1,3 juta nasabah dengan baki debet mencapai Rp 64,01 triliun, segmen KUR disalurkan ke 1,3 juta nasabah sebesar Rp 24,33 triliun, dan segmen ritel ke 99.065 debitur sebesar Rp 73,69 triliun.

Selanjutnya, restrukturisasi segmen konsumer disalurkan ke 41.373 debitur mencapai Rp 10,25 triliun, serta segmen korporasi menengah disalurkan ke 127 debitur dengan baki debet mencapai Rp 5,01 triliun.

"Ini (restrukturisasi) berdampak tidak terhadap likuiditas? Sebenarnya kita enggak butuh amat likuditas, karena untuk apa likuiditas kalau demand kredit enggak ada?," ujar Sunarso.

Baca juga: Soal Perpanjangan Restrukturisasi Kredit, OJK: Lihat Situasi dan Kondisi

Untuk menumbuhkan permintaan kredit baru, pihaknya mencari celah ke sektor-sektor yang membutuhkan, seperti sektor pangan. Tercatat hingga 15 Juli, bank bersandi saham BBRI ini telah menyalurkan kredit Rp 13,59 triliun ke 295.617 nasabah.

"Kita terima Rp 10 triliun kemarin dan janji deliver kredit 3 kali lipat. Dalam waktu 3 bulan, ekspansi kredit (Bank Himbara) harus mencapai Rp 90 triliun. Di BRI dari 25 Juni, uang Rp 10 triliun itu sudah disalurkan sebanyak Rp 13,9 triliun," pungkas Sunarso.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun kepada bank umum milih pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 mengenai Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dengan penempatan dana pemerintah tersebut, bendahara negara ini berharap dana dapat disalurkan kepada debitur yang merupakan pangsa pasar masing-masing bank sehingga dapat menggerakkan perekonomian di sektor riil.

"Jadi ada larangan, yaitu uang tersebut tidak boleh untuk transaksi valas atau pembelian valas. Jadi dana ini khusus untuk mendorong perekonomian sektor riil," jelas Sri Mulyani.