Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yogyakarta Masih Jadi Provinsi dengan Ketimpangan Tertinggi

Kompas.com - 15/07/2020, 21:39 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Maret 2020 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi provinsi dengan ketimpangan pengeluaran pendudukan atau gini ratio tertinggi di Indonesia.

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan, gini ratio di DI Yogyakarta tercatat sebesar 0,434 meningkat dari posisi September lalu yang sebesar 0,428.

Jika dibandingkan dengan Maret 2018, ketimpangan penduduk DIY masih mengalami peningkatan lantaran pada periode tersebut gini ratio tercatat sebesar 0,423.

Namun demikian, sebenarnya kenaikan rasio gini terjadi tak hanya di DIY.

"Ini karena pengeluaran di kelompok lapisan bawah turun lebih cepat daripada kelompok atas," kata Suhariyanto ketika memberikan keterangan pers, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: BPS: Dampak Covid-19, Penduduk Miskin Naik Jadi 26,42 Juta Orang

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, peningkatan ketimpangan atau kesenjangan tertinggi terjadi di DKI Jakarta.

DKI mencatatkan kenaikan gini rasio sebesar 0,008 poin dari 0,391 poin pada September 2019 menjadi 0,399 poin pada Maret 2020.

Semua provini di Pulau Jawa pun mencatatkan kenaikan rasio gini.

Untuk Jawa tengah, BPS mencatatkan rasio gini sebesar 0,362 pada Maret 2020. Sementara pada Septerrmber 2019 0,358.

Gini ratio di Jawa Baret tercatat sebesar 0,403 di Maret 2020, sementara September 2019 0,398.

Gini ratio di Jawa Timur pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,366 meningkat dari September 2019 yang sebesar 0,364.

Namun demikian, ada 21 provinsi lainnya mengalami penurunan gini ratio. Penurunan terbesar pun dialami Kalimantan Timur. Rasio gini di provinsi ini turun 0,007 menjadi 0,328.

Adapun Bangka Belitung menjadi provinsi dengan ketimpangan terendah yaitu di angka 0,262. Angka ini tidak mengalami perubahan dibandingkan September 2019. Sehingga, provinsi ini tetap menjadi daerah dengan ketimpangan terendah se-Indonesia.

Untuk diketahui, BPS mencatatkan terjadi peningatan tingkat ketimpangan penduduk atau gini rasio pada Maret 2020.

Gini ratio pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,381, meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan gini ratio pada September 2019 yang sebesar 0,380.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana gini ratio Maret 2019 0,382, maka menurun 0,001 poin.

Selain itu, akumulasi ketimpangan ekonomi 0,381 ini masih masih lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Ketimpangan tertinggi sejak 8 tahun terakhir, tercatat pada September 2014 dengan posisi 0,414 poin. Angkanya terus turun ke posisi terendah pada September 2019 dengan 0,38 poin.

Baca juga: Kepala Bappenas Sebut Kepala Daerah Ubah-ubah Garis Kemiskinan Jelang Pilkada

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com