Yogyakarta Masih Jadi Provinsi dengan Ketimpangan Tertinggi

Kompas.com - 15/07/2020, 21:39 WIB
Tugu Yogyakarta, ikon Kota Jogja. ShutterstockTugu Yogyakarta, ikon Kota Jogja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Maret 2020 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi provinsi dengan ketimpangan pengeluaran pendudukan atau gini ratio tertinggi di Indonesia.

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan, gini ratio di DI Yogyakarta tercatat sebesar 0,434 meningkat dari posisi September lalu yang sebesar 0,428.

Jika dibandingkan dengan Maret 2018, ketimpangan penduduk DIY masih mengalami peningkatan lantaran pada periode tersebut gini ratio tercatat sebesar 0,423.

Namun demikian, sebenarnya kenaikan rasio gini terjadi tak hanya di DIY.

"Ini karena pengeluaran di kelompok lapisan bawah turun lebih cepat daripada kelompok atas," kata Suhariyanto ketika memberikan keterangan pers, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: BPS: Dampak Covid-19, Penduduk Miskin Naik Jadi 26,42 Juta Orang

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, peningkatan ketimpangan atau kesenjangan tertinggi terjadi di DKI Jakarta.

DKI mencatatkan kenaikan gini rasio sebesar 0,008 poin dari 0,391 poin pada September 2019 menjadi 0,399 poin pada Maret 2020.

Semua provini di Pulau Jawa pun mencatatkan kenaikan rasio gini.

Untuk Jawa tengah, BPS mencatatkan rasio gini sebesar 0,362 pada Maret 2020. Sementara pada Septerrmber 2019 0,358.

Gini ratio di Jawa Baret tercatat sebesar 0,403 di Maret 2020, sementara September 2019 0,398.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X