Sri Mulyani: Corona Sebabkan Jumlah Penduduk Miskin Per Maret 2020 Naik 1,23 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019.

Dengan demikian, jumlah penduduk miskin RI saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Pasalnya, aktivitas perekonomian menjadi terganggu dan memengaruhi pendapatan penduduk.

"Penduduk miskin naik 1,63 juta terhadap September 2019," ujar Suhariyanto dalam paparannya, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: BPS: Dampak Covid-19, Penduduk Miskin Naik Jadi 26,42 Juta Orang

Secara persentase, penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 poin persentase terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 poin persentase terhadap Maret 2019.

Suhariyanto pun menjelaskan, kondisi pandemi ini memengaruhi seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, dampak yang lebih dalam paling dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan hasil survei sosial demografi BPS, kelompok masyarakat lapisan bawah atau berpendapatan rendah, 70 persen mengaku mengalami penurunan pendapatan.

Sementara untuk masyarakat berpendapatan tinggi, yakni di atas Rp 7,2 juta, sebanyak 30 persen mengaku pendapatannya berkurang selama pandemi. "Pandemi Covid-19 ini menghantam seluruh lapisan masyarakat dan dampaknya terasa lebih dalam ke masyarakat lapisan bawah," kata Suhariyanto.

Penyebab Naiknya Jumlah Penduduk Miskin

Suhariyanto pun memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan pada periode September 2019 hingga Maret 2020.

Dia mengatakan, terjadi perlambatan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I 2020 . Pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02 persen.

Selain itu, terjadi penurunan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Maret 2020 yang mencapai 64,11 persen dibandingkan Maret 2019.

"Meskipun pemerintah secara resmi mengumumkan kasus Covid-19 pada Maret 2020, namun sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai terdampak sejak bulan Februari 2020," jelas Suhariyanto.

Selain itu, pada periode September 2019–Maret 2020, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan, antara lain beras (1,78 persen), daging ayam ras (5,53 persen), minyak goreng (7,06 persen), gula pasir (13,35 persen), dan telur ayam ras (11,10 persen).

Meski rata-rata pengeluaran per kapita pada Desil 1 periode September 2019–Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen namun peningkatannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan yang sebesar 3,20 persen.

Selain itu, pada Maret 2019, Susenas BPS menunjukkan penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal mencapai 12,15 juta orang

"Kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19," ujar Suhariyanto.

Lampaui Batas Bawah

Peningkatan angka kemiskinan pada periode September 2019 hngga Maret 2020 ini pun sudah melampaui batas bawah skenario berat kenaikan penduduk miskin versi pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sempat mengatakan angka kemiskinan, menurut dia akan meningkat hingga 1,1 juta orang untuk skenario berat. Sementara untuk skenario yang lebih berat, tambahan angka kemiskinan akan sebanyak 3,78 juta orang.

Baca juga: Ekonom: BI Masih Punya Ruang Turunkan Suku Bunga hingga 50 Bps

Ketika ditemui usai melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Bendahara Negara itu mengatakan pihaknya akan menambah bantuan sosial baik yang berupa bansos tunai maupun non tunai.

"Untuk PKH (Program Keluarga Harapan) ditambahkan beras, untuk UMKM bansos produktif," jelas dia, Rabu (16/7/2020).

Sri Mulyani menjelaskan, untuk pelaku UMKM yang belum tersentuh oleh perbankan akan diberi bantuan dalam bentuk bansos serupa kredit namun tidak dibebani kewajiban untuk mengembalikan dana yang diberikan.

"Sehingga yang di level betul-betul di bawah memiliki daya tahan, seperti ultra mikro, mekaar, kredit pegadaian, koperasi, semuanya masuk target kita," ujar Sri Mulyani.

"Dengan Kemensos, KemenkopUMKM, sedang kita identifikasi," tukas dia.