Kalahkan Bandung dan DKI, Hanya Badung dari 541 Pemda yang Capai Status Fiskal Sangat Mandiri

Kompas.com - 16/07/2020, 14:36 WIB
Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti memberikan keterangan pers, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIKetua BPK Agung Firman Sampurna dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti memberikan keterangan pers, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Agung Firman Sampurna menjelaskan dari 542 pemerintah daerah, hanya satu daerah yang menunjukkan keberhasilan dalam mengelola Indeks Kemandirian  Fiskal Daerah (IKFD).

Daerah itu adalah Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang berstatus level sangat mandiri.

Oleh karena itu, dia meminta daerah lainnya untuk melakukan evaluasi mengenai pengelolaan fiskal.

"Daerah dibentuk unsur utamanya bukan hanya keinginan tetapi juga kemampuan daerah untuk mendanai sendiri kebutuhannya. Tetapi dalam praktiknya ternyata bisa dibayangkan angka tertinggi 83 persen. Dan angka terendah adalah 0,04 persen. Ini menggambarkan bahwasanya ada hal-hal yang harus dievaluasi," katanya ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: BPK: Ribuan Rekomendasi Tidak Ditindaklanjuti Pemerintah

Agung mengatakan, 541 pemerintah daerah yang belum mencapai level status sangat mandiri selama ini hanya bergantung dari suntikan dana dari pemerintah pusat. Ia menganggap, daerah-daerah tersebut tak mampu mengelola dananya secara signifikan.

"Ini kan jadi masalah. Kita sudah melakukan 20 tahun program otonomi daerah. Anggarannya sangat besar transfer ke daerah angkanya di atas Rp 743 triliun, ternyata hasil evaluasinya perlu kita ketahui," ujarnya.

Agung menekankan, perlunya pemda mengevaluasi pelayanan serta kompetensi sumber daya manusianya (SDM) yang juga menjadi pemicu daerah tersebut belum mencapai status sangat mandiri.

"Tetapi ceritanya banyak bukan hanya mengenai masalah kapasitas fiskal yang kurang tetapi juga kompetensi SDM di dalam itu dan kebijakan pemerintah daerah dalam menggerakkan dinamika ekonomi," ucapnya.

Namun, ia menegaskan, dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini, tidak perlu mencari kesalahan pemda karena jebloknya angka IKFD. "Dalam situasi sekarang ini jangan cari salah. Sedang sibuk kita ini. Dalam kondisi sekarang ini, mana yang berhasil kita identifikasi, lalu replikasi. Begitu polanya," ucapnya.

Baca juga: BPK Soroti Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB di 2019 yang Capai 30,23 Persen

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X