Bank Dunia: Lonjakan Utang Bisa Hambat Proses Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 16/07/2020, 15:06 WIB
Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander di The Energy Building, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018) KOMPAS.com/Putri Syifa NurfadilahEkonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander di The Energy Building, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi virus corona (Covid-19) kebutuhan pembiayaan utang pemerintah meningkat.

Pasalnya, pemerintah perlu meningkatkan belanja negara untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Di sisi lain, penerimaan negara juga diproyeksi sulit mencapai target lantaran dunia usaha yang tertekan di tengah pandemi.

Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan belanja tersebut pemerintah melakukan pembiayaan utang. Namun demikian, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola utang tersebut.

Baca juga: Peliknya Keuangan Garuda: Utang Rp 31,9 Triliun, Kas Rp 210 Miliar

Pasalnya, jika terjadi lonjakan utang yang tidak terkendali, justru bisa jadi hambatan dalam proses pemulihan ekonomi.

"Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka stabilitas makroekonomi di Indonesia yang merupakan pilar itu juga menjadi tantangan tersendiri. Itu akan hambat jalan menuju pemulihan," ujar Frederico, Kamis (16/7/2020).

Menurut dia, agar kurva utang bisa lebih terkendali, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Yakni, penyaluran subsidi yang lebih saasaran.

Misalnya, mengenai subsidi LPG yang seharusnya bisa dikelola dengan lebih baik sehingga uang yang digelontorkan bisa dialokasikan di pos lain.

" Subsidi di sini dilihat belum tepat sasaran, seperti elpiji dan lainnya. Ini bisa dialokasikan ulang, jadi subsidi seperti itu bisa dialihkan ke lain," katanya.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu melakukan reformasi perpajakan. Peningkatan rasio pajak dinilai bisa memperkuat pemulihan ekonomi domestik.

Baca juga: BPK Soroti Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB di 2019 yang Capai 30,23 Persen

Dia melanjutkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada sektor digital.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X