Bank Dunia: Lonjakan Utang Bisa Hambat Proses Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 16/07/2020, 15:06 WIB
Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander di The Energy Building, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018) KOMPAS.com/Putri Syifa NurfadilahEkonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander di The Energy Building, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi virus corona (Covid-19) kebutuhan pembiayaan utang pemerintah meningkat.

Pasalnya, pemerintah perlu meningkatkan belanja negara untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Di sisi lain, penerimaan negara juga diproyeksi sulit mencapai target lantaran dunia usaha yang tertekan di tengah pandemi.

Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan belanja tersebut pemerintah melakukan pembiayaan utang. Namun demikian, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola utang tersebut.

Baca juga: Peliknya Keuangan Garuda: Utang Rp 31,9 Triliun, Kas Rp 210 Miliar

Pasalnya, jika terjadi lonjakan utang yang tidak terkendali, justru bisa jadi hambatan dalam proses pemulihan ekonomi.

"Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka stabilitas makroekonomi di Indonesia yang merupakan pilar itu juga menjadi tantangan tersendiri. Itu akan hambat jalan menuju pemulihan," ujar Frederico, Kamis (16/7/2020).

Menurut dia, agar kurva utang bisa lebih terkendali, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Yakni, penyaluran subsidi yang lebih saasaran.

Misalnya, mengenai subsidi LPG yang seharusnya bisa dikelola dengan lebih baik sehingga uang yang digelontorkan bisa dialokasikan di pos lain.

" Subsidi di sini dilihat belum tepat sasaran, seperti elpiji dan lainnya. Ini bisa dialokasikan ulang, jadi subsidi seperti itu bisa dialihkan ke lain," katanya.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu melakukan reformasi perpajakan. Peningkatan rasio pajak dinilai bisa memperkuat pemulihan ekonomi domestik.

Baca juga: BPK Soroti Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB di 2019 yang Capai 30,23 Persen

Dia melanjutkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada sektor digital.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Jajan Enak Tanpa Takut Boros? Manfaatkan Promo 3.3 Pesta Cashback ShopeePay

Ingin Jajan Enak Tanpa Takut Boros? Manfaatkan Promo 3.3 Pesta Cashback ShopeePay

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Pamer Gaji di Media Sosial | Netizen Indonesia Tidak Sopan | Menghindari dan Mengatasi FOMO

[POPULER DI KOMPASIANA] Pamer Gaji di Media Sosial | Netizen Indonesia Tidak Sopan | Menghindari dan Mengatasi FOMO

Rilis
BCA Imbau Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe ke Chip Secepatnya

BCA Imbau Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe ke Chip Secepatnya

Whats New
Selama Pandemi, Warung Mitra Bukalapak Meningkat 4 Juta Pelapak

Selama Pandemi, Warung Mitra Bukalapak Meningkat 4 Juta Pelapak

Whats New
Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Whats New
Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Rilis
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Whats New
Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Whats New
Hati-hati Terjebak Skema Money Game seperti Vtube dan TikTok Cash

Hati-hati Terjebak Skema Money Game seperti Vtube dan TikTok Cash

Earn Smart
Resmi, Ini Cara Dapat Diskon PPnBM Mobil dari Sri Mulyani

Resmi, Ini Cara Dapat Diskon PPnBM Mobil dari Sri Mulyani

Whats New
Kembali Turun, Ini Harga Emas Antam Terbaru dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Kembali Turun, Ini Harga Emas Antam Terbaru dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Sah, Sri Mulyani Resmi Bebaskan Pajak PPnBM Mobil Baru

Sah, Sri Mulyani Resmi Bebaskan Pajak PPnBM Mobil Baru

Whats New
Intip Kekayaan Anak dan Mantu Jokowi yang Resmi Jadi Wali Kota

Intip Kekayaan Anak dan Mantu Jokowi yang Resmi Jadi Wali Kota

Whats New
Harga Minyak Terus Menguat, Bisa Bikin Keuangan Negara Makin Berat

Harga Minyak Terus Menguat, Bisa Bikin Keuangan Negara Makin Berat

Whats New
Beredar Hoax Pendaftaran Sertifikat Tanah Lewat Program PTSL BPN

Beredar Hoax Pendaftaran Sertifikat Tanah Lewat Program PTSL BPN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X