Ridwan Kamil Bidik Investasi Perusahaan Asing yang Keluar dari China

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membidik relokasi perusahaan asing yang keluar dari China bisa pindah ke wilayah Jawa Barat.

Ia melihat ada peluang investasi dari relokasi industri yang bisa mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Secara investasi kita melihat banyak investasi akan pindah dari China. Itu akan kita geser," kata dia dalam webinar DBS Asian Insights Conference 2020, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Harga Tanah Kawasan Industri Mahal, Bikin Investasi Terhambat

Ia mengaku, sudah melakukan pembicaraan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya mengenai lokasi pembangunan pabrik dari perusahaan asing tersebut.

Salah satunya ke wilayah Segitiga Rebana, sebuah kawasan strategis yang direncanakan menjadi masa depan ekonomi di Jawa Barat.

"Kami sudah bicarakan kemarin di beberapa kesempatan, pasca krisis ini menggeser investasi ke Rebana di utara Jawa Barat," ungkapnya.

Selain membidik relokasi industri dari China, pemulihan ekonomi Jawa Barat juga akan dilakukan dengan mendorong pertanian dan pariwisata. Menurutnya, selama masa pandemi pertanian dan pariwisata Jawa Barat menjadi sektor yang tetap bertahan.

"Karena tanah Jawa Barat itu selain manufaktur, industri pertanian kita kuat dan tangguh selama covid, juga pariwisatanya," kata dia.

Baca juga: BKPM Pangkas Lagi Target Investasi Jadi Rp 817,2 Triliun di 2020

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan, ada 40 perusahaan asing yang berpotensi menanamkan investasinya di dalam negeri. Ini merupakan relokasi investasi China yang berasal dari Amerika Serikat (AS) dan Jepang.

Lokasi industri selain berada di Jawa Barat, juga pemerintah akan membangun kawasan industri di Madiun, Jawa Tengah.

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik, masif, dan terstruktur terhadap ekonomi berbagai negara, membuat perusahaan-perusahaan yang beroperasi di China mengambil langkah keluar dari negeri tirai bambu tersebut.

Peluang inilah yang dirasa perlu dimanfaatkan oleh pemerintah. Kendati demikian, kendala BKPM adalah terkait anggaran.

Sebab, dalam upaya jemput bola itu, BKPM membutuhkan modal anggaran sebesar Rp 120 miliar. Menurutnya dari total 40 perusahaan, anggaran masing-masing sebesar Rp 3 miliar.

“Jadi yang Rp 3 miliar ini yang kita hunting nanti bukan 40 perusahaan, tetapi lebih dari itu bisa sampai dengan 300 perusahaan,” kata Bahlil dalam rapat kerja BKPM dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (23/6/2020).