Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembebasan Bea Masuk Impor Capai Rp 1,5 Triliun, Ini Penyumbang Terbesarnya

Kompas.com - 16/07/2020, 18:01 WIB
Elsa Catriana,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Untung Basuki mengungkapkan nilai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk impor sepanjang 2020.

"Pembebasan biaya masuk dalam rangka impor sudah mencapai Rp 1,5 triliun sampai tanggal 13 Juli kemarin," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (16/7/2020).

Secara rinci, Untung menjelaskan bahwa pembebasan bea masuk ini terbagi atas 3 bagian. Pertama, pembebasan bea masuk untuk fasilitas alat kesehatan Covid-19 tercatat ada sebesar Rp 1,02 triliun.

Baca juga: Di Hadapan DPR, Sri Mulyani Sampaikan PDB RI Capai Rp Rp 15.833,9 Triliun

Kedua, pembebasan bea masuk fasilitas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 337 miliar.

"Sementara untuk ketiga yaitu fasilitas untuk yayasan atau lembaga non-profit sebesar Rp 141 miliar," kata dia.

Saat ini, Untung mengakui permintaan alat medis masih cukup tinggi di Indonesia sejalan dengan masih terjadinya pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Sementara itu Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengatakan hal yang sama. Ia menyebut sejauh ini permintaan akan pembebasan biaya alat kesehatan, terbilang tinggi.

Baca juga: Soal Dana Talangan, Bos Garuda: Duit Ini untuk Kehidupan Masa Depan

"Banyak yang sudah mengajukan permohonan untuk pengurusan pembebasan biaya. Sejauh ini sudah ada 15.000 dokumen permohonan yang diajukan, dan dari total keseluruhan dokumen yang masuk itu, baru 11.000 dokumen permohonan yang sudah disetujui," ucapnya.

Sementara itu sisa dokumennya dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi kembali agar bisa sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku.

"Jadi sisa dari total tadi, ada beberapa yang kami kembalikan, bukan kami tolak. Kami kembalikan dokumennya itu dalam rangka agar dilengkapi kembali dan bisa mengajukan permohonan pembebasan biaya," kata Syarif.

Baca juga: Kini Tak Perlu Lagi Menumpang Listrik ke Tetangga...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com